Merokok Akan Dilarang di Penjara Inggris  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO.CO, London - Pemerintah Inggris kini tengah menggodok undang-undang bebas asap rokok, yang juga mengatur larangan merokok di penjara. Pelarangan merokok di tempat publik, termasuk di gedung perkantoran seluruh Inggris, sesungguhnya sudah mulai berjalan sejak 2007. Namun, aturan itu tak menyinggung soal penjara.

    "Sebab ada kekhawatiran larangan merokok akan memicu amarah narapidana, sehingga memicu kekerasan," tulis situs berita Mirror, Sabtu, 2 Maret 2013.

    Berdasarkan survei, delapan dari 10 narapidana Inggris adalah perokok berat. Rokok tak hanya untuk diisap saja, barang ini juga menjadi alat transaksi, pengganti uang, dalam penjara. Namun penyebaran rokok di penjara telah memicu protes dari para sipir. Karena mereka telah menjadi perokok pasif dengan menghirup asap buangan dari para narapidana.

    Awalnya, larangan merokok diharapkan dapat berlaku pada 123 penjara Inggris dan Wales sejak Januari 2013. Namun, rencana itu batal, sejumlah penjara menunda skema percontohan yang seharusnya dilakukan pada April 2013. Dan bila peraturan sudah diterapkan, narapidana tak boleh merokok dalam gedung dan halaman olahraga. "Para pembuat kebijakan tetap yakin bisa mensosialisasikan ketetapan ini dalam dua tahun ke depan."

    Selama sosialisasi, para napi kan mendapatkan rokok pengganti, yakni berupa rokok elektronik atau patch nikotin. Patch nikotin merupakan benda semacam koyo, namun mengandung nikotin, yang ditempel pada kulit lengan. "Selain untuk kesehatan dan keamanan, larangan merokok ini bertujuan untuk menghindari klaim kesehatan sipir penjara soal menjadi perokok pasif," tulis Mail Online.

    MIRROR | MAIL ONLINE | CORNILA DESYANA

    Baca juga
    Rusuh Sabah, Buruh TKI di Felda Belum Dipulangkan

    Cina Siap Perang Mata Uang

    Bangladesh Siaga Satu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.