MA Israel Tolak Gugatan Vanunu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Mahkamah Agung Israel, Senin (26/7), mengeluarkan keputusan menolak gugatan yang diajukan mantan teknisi Reaktor Nuklir Dimona, Mordechai Vanunu. Dengan demikian, pria kelahiran Maroko, 13 Oktober 1954 tersebut, tidak diperkenankan meninggalkan Israel dan tidak dibolehkan berbicara dengan media asing selama satu tahun. Selain itu, pria yang bekerja di reaktor Dimona sejak November 1976–Oktober 1985 itu, juga dilarang mendekati pelabuhan maupun bandar udara. Dia juga dilarang memasuki kantor perwakilan asing. "Mereka menolak gugatan saya," tegas Vanunu dengan kecewa saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon genggamnya, Senin (26/7). Dia menambahkan, alasan Hakim Justice Barak menolak gugatannya disebabkan mereka mendukung sikap pemerintah Ariel Sharon. Menurut Barak, lanjut Vanunu, pemberian izin untuk meninggalkan Israel merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya bagi kepentingan negara kaum Yahudi tersebut. "Saya sangat kecewa, saya benci Israel," tegas dia dengan nada penuh emosi dan suara napas tersengal-sengal. Saat ditanya langkah lanjut yang akan ditempuhnya, dengan nada berat hati, Vanunu mengatakan, "Telepon saya beberapa hari lagi." "Negara saya bukan Israel, negara saya di luar Israel. Israel tidak menghormati saya selama 18 tahun, saya tidak suka Israel. Saya tidak mau hidup di Israel, saya ingin bebas dan meninggalkan Israel," lanjut Vanunu dengan nada penuh emosi. Vanunu mengajukan banding kepada Mahkamah Agung Israel pada Minggu (11/7). "Saya akan pergi ke Amerika Serikat dan memulai hidup saya di sana," ujar dia saat ditanya bila gugatannya dikabulkan. Vanunu ditangkap pihak intelijen Israel di kota Roma, Italia, 30 September 1986. Peristiwa itu terjadi setelah dia membocorkan kegiatan reaktor nuklir Dimona kepada wartawan Inggris. Dia memberikan sejumlah informasi dan foto-foto mengenai kegiatan reaktor nuklir tersebut. Kemudian dia ditahan di Penjara Ashkelon selama kurang lebih 18 tahun hingga dibebaskan, Rabu (21/4). Faisal - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.