Taiwan Gelar Pernikahan Lesbian Buddha Pertama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ikon Pernikahan Sesama Jenis di Facebook. huffingtonpost.co.uk

    Ikon Pernikahan Sesama Jenis di Facebook. huffingtonpost.co.uk

    TEMPO.CO , -Taiwan—Untuk pertama kalinya, Taiwan menggelar pernikahan sesama wanita penganut agama Buddha. Seperti dilansir situs Channel News Asia Rabu 11 Juli 2012, Fish Huang dan kekasihnya You Ya-ting, keduanya berusia 30 tahun, akan mengikat janji di hadapan Biksu Shih Chao-hui, di sebuah vihara di distrik Taoyuan, pada 11 Agustus mendatang. 

    “Kami memutuskan menikah tahun lalu. Setelah menjalin selama enam tahun, kami merasa membutuhkan komitmen seumur hidup,” kata Huang kepada AFP. 

    Huang yang bekerja sebagai petugas sosial di sebuah yayasan budaya Buddha mengatakan pernikahan ini akan dihadiri ibunya, tetapi ayahnya belum mengambil sikap. “Ayah saya menyukai Ya-Ting dan beliau mengatakan pernikahan ini akan memberikan tambahan anak perempuan kepadanya. Namun ia berkukuh agar saya menikah seorang pria,” ujar Huang. 

    Dalam prosesi pernikahan nanti, kedua pasangan akan mengenakan gaun pengantin putih dengan diiringi lantunan sutra. Keduanya akan berjanji sehidup semati di hadapan beberapa lusin keluarga dan kawan dekat.

    Taiwan meruapakan salah satu negara paling liberal di kawasan Asia Timur. Sekitar 80 pasangan lesbian pada Agustus tahun lalu mengikat janji dalam pesta terbesar perkawinan sesama jenis, dengan mengundang 1.000 tamu baik dari kerabat maupun mereka yang ingin tahu.

    Pada 2003, pemerintah mengelurkan rancangan undang-undang untuk melegaslisasi pernikahan sesama jenis dan mengizinkan pasangan homoseksual mengadopsi anak. Namun Presiden Ma Ying-jeou menuntut konsesus masyarakat sebelum mengesahkan rancangan tersebut.

    L CHANNEL NEWS ASIA | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.