Mantan Tentara Malaysia Demo Bersih  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya Wan Azizah Wan Ismail tiba di sebuah rally reformasi Bersih, di Independence Square, Kuala Lumpur, 28-4, 2012. REUTERS/Samsul Said.

    Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya Wan Azizah Wan Ismail tiba di sebuah rally reformasi Bersih, di Independence Square, Kuala Lumpur, 28-4, 2012. REUTERS/Samsul Said.

    TEMPO.CO , KUALA LUMPUR—Gerakan reformasi pemilu Malaysia, Bersih, kembali mendapat serangan. Selasa 14 Mei 2012, sekelompok bekas tentara berunjuk rasa di depan kediaman pemimpin gerakan Bersih, Ambiga Sreenevasan, di Damansara Heights, Kuala Lumpur, Malaysia. 

    Mereka menyalahkan Ambiga dan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim sebagai biang kerusuhan dalam demo Bersih 3.0 pada 28 April lalu. “Kami mantan tentara akan bergerak jika kamu merusak citra negara ini,” teriak salah satu demonstran.

    Ini merupakan aksi demo kedua setelah unjuk rasa Bersih 3.0 berakhir dengan polisi menembakkan gas air mata dan air untuk membubarkan ribuan pengunjuk rasa.

    Ambiga sendiri tidak menunjukkan reaksi berlebihan terhadap dua demo itu. “Biarkan publik yang menilai. Menurut saya, ini adalah intimidasi.”

    Polisi menolak menindak pendemo anti-Gerakan Bersih. Aparat berkukuh demonstran tidak melanggar hukum.

    Gerakan ini juga menjadi musuh nomor satu pemerintah Malaysia. Perdana Menteri Najib Razak mengecam gerakan tersebut saat milad ke-66 partai UMNO. “Gerakan Bersih tidak beradab dan akan menghancurkan Malaysia. UMNO akan membela dan mempertahankan citra negara kita,” kata Najib.

    Mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, pun tak mau ketinggalan. “Bersih bukan tentang Bersih. Gerakan ini berusaha memperlihatakan bahwa pemerintah represif dan polisi bertindak brutal, sehingga mereka bisa menggulingkan pemerintahan,” ujar Mahathir dalam kesempatan tersebut.

    L CHANNEL NEWS ASIA | SITA PLANASARI AQUADINI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.