Pejabat Burma Mundur Bareng untuk Pemilu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis Myanmar saat berunjuk rasa mendukung tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi di luar kedutaan Myanmar, Bangkok, Thailand, Minggu (31/5). AP Photo/Sakchai Lalit

    Aktivis Myanmar saat berunjuk rasa mendukung tokoh pro demokrasi Aung San Suu Kyi di luar kedutaan Myanmar, Bangkok, Thailand, Minggu (31/5). AP Photo/Sakchai Lalit

    TEMPO Interaktif, Chiang Mai - Sebanyak 22 menteri kabinet junta militer Burma ramai-ramai mengundurkan diri dari jabatannya agar bisa ikut pemilihan umum yang digelar tahun ini. Salah satu di antara mereka adalah Perdana Menteri Thein Sein, yang mundur dari jabatan militernya pekan ini.

    Seperti dilaporkan, sumber yang dekat dengan pemerintah kepada Mizzima mengatakan, mereka yang masuk daftar menteri yang mengundurkan diri antara lain Menteri Pertanian dan Irigasi Mayor Jenderal Htay Oo, Menteri Transportasi Rel Mayor Jenderal Aung Min, Menteri Perdagangan Brigadir Jenderal Tin Naing Thein, Menteri Pembangkit Listrik Nomor 1 Kolonel Zaw Min, Menteri Pembangkit Listrik Nomor 2 Mayor Jenderal Khin Maung Myint, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Brigadir Jenderal Phone Swe.

    Meskipun hal itu tidak diumumkan secara resmi, pengunduran diri tersebut sudah terbaca jelas. Misalnya surat kabar junta hanya menulis nama perdana menteri sebagai U Thein Sein (U sebutan Burma untuk tuan atau Mr.) tanpa menyebut pangkat militernya.

    Seorang sumber militer menyebutkan langkah serupa akan segera disusul rombongan pejabat militer lainnya yang masih menjabat menteri dan wakil menteri.

    Aktivis oposisi dan pengamat melihat pengunduran diri itu sebagai sebuah tanda bahwa mereka akan ikut bertarung dalam pemilu mendatang untuk memperebutkan kursi di "pemerintahan sipil" yang baru. Mereka memprediksi, para bekas menteri itu akan segera memulai kampanye terbuka.

    Kendati demikian, sampai saat ini junta militer belum mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilu. Sikap ini mengundang dugaan bahwa pemilu akan berlangsung tidak adil. Sebelumnya, para pengkritik menyebutkan bahwa pengumuman pemilu oleh junta hanya untuk menciptakan kesan bahwa mereka mulai menjalankan demokrasi.

    Adapun pemilu tahun ini merupakan yang pertama setelah pemilu terakhir yang digelar dua dekade lalu. Burma, yang kini berubah namanya menjadi Myanmar, terakhir kali menggelar pemilu pada 1990, yang dimenangi partai ketua oposisi Aung San Suu Kyi. Namun junta militer, yang memimpin Burma sejak 1962, tak pernah memberi kekuasaan tersebut kepada Suu Kyi.

    MIZZIMA | CNN | SUNARIAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.