Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Era Sensor Media di Burma Berakhir

image-gnews
Aung San Suu Kyi. AP/Khin Maung Win
Aung San Suu Kyi. AP/Khin Maung Win
Iklan

TEMPO.CO , Yangon - Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap media dengan menghapus penyensoran atas media. Ini adalah langkah dramatis menuju kebebasan berekspresi di negara itu.

Berdasarkan aturan baru itu, wartawan tak lagi harus menyerahkan hasil tulisan mereka untuk disensor negara sebelum dipublikasikan. Hampir setengah abad praktek penyensoran ini terjadi. Tapi, tetap tersisa kekhawatiran kekerasan atas media khususnya pada buku. Soalnya, pemerintah masih punya kuasa untuk menindak wartawan dan penerbit yang dianggap ancaman bagi keamanan nasional.

Myanmar atau Burma, selama ini dianggap sebagai negara yang paling dibatasi akses informasinya di Asia Tenggara. Segala berita apalagi yang menyebut soal pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dilarang keras. Namun Presiden Thein Sein--yang sekarang memimpin--menjanjikan reformasi menuju negara yang lebih demokratis dalam setahun terakhir ini.

Pengumuman yang membahagiakan ini dimuat di situs Departemen Informasi pada Senin 20 Agustus 2012. Kepala Pemeriksaan Pers, Tint Swe juga menyampaikan kabar ini kepada sekelompok redaktur media di Yangon. Meski begitu, tetap ada indikasi bahwa pemerintah tetap bisa mengambil tindakan apabila para penerbit ini melanggar aturan.

Nyein Nyein Naing, editor dari Seven Day News Journal yang menghadiri pertemuan itu menyatakan para wartawan masih harus menyerahkan artikel mereka kepada dewan sensor departemen informasi. Namun, lanjut perempuan ini, artikel itu diserahkan sesudah dipublikasikan. Ini agar pemerintah bisa mengawasi apakah media melanggar aturan atau tidak.

Aturan penyensoran ini diberlakukan sejak kudeta militer pada 1962. Wartawan dilarang menulis artikel yang dianggap dapat mengancam perdamaian dan stabilitas negara, atau menentang konstitusi dan menghina kelompok etnis. Akibat aturan ini, banyak wartawan yang dipenjara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas aturan penghapusan sensor ini, Nyein Nyein Naing menyambut baik. Namun dengan catatan, "Kami tetap mesti waspada karena dewan sensor tetap mengawasi kami."

Shawn Crispin dari Committee to Protect Journalist's Southeast Asia yang bermarkas di Bangkok berkomentar pula. "Kalau pemerintah memang tulis mengakhiri era penyensoran sebelum publikasi, ini akan menjadi langkah signifikan bagi kebebasan pers di Burma," ujarnya.

Crispin menambahkan, pentingnya undang-undang pers untuk direvisi agar pekerja media benar-benar memperoleh kedamaian saat bekerja.

AP | NIEKE INDRIETTA



Berita Populer:
Tony Scott Tinggalkan Pesan Sebelum Bunuh Diri
Siapa Yu Wenxia, Miss World dari Cina 
10 Museum Terbaik di Berlin  
Pembunuh John Lennon Ingin Bebas
Cara Warga Muslim Florida Merayakan Idul Fitri  
Kisah Supir dan Satpam Yang Tak Bisa Lebaran

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ular Piton Betina Terbesar Ditemukan di Florida Amerika

9 April 2019

Ular piton. shutterstock.com
Ular Piton Betina Terbesar Ditemukan di Florida Amerika

Ular piton betina ini memiliki panjang lebih dari lima meter dengan bobot lebih dari 63 kilogram di temukan di Florida, Amerika Serikat.


Hentikan Ujaran Kebencian, Facebook Hapus Fitur Bahasa Burma

8 September 2018

Ilustrasi Facebook. (AP Photo/Thibault Camus)
Hentikan Ujaran Kebencian, Facebook Hapus Fitur Bahasa Burma

Facebook menghapus fitur terjemahan bahasa Burma untuk mengatasi ujaran kebencian terhadap suku Rohingya di Myanmar


16 Koran Non-Pemerintah Akan Beredar di Burma

2 April 2013

Pemimpin junta militer Myanmar Than Shwe. AP /David Longstreath
16 Koran Non-Pemerintah Akan Beredar di Burma

Pada 1964, sejumlah media massa swasta, berbahasa Inggris atau lokal, ditutup paksa oleh militer.


PMI-OKI Gagas Bantuan untuk Rohingya  

3 Desember 2012

Massa yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia melakukan aksi unjuk rasa solidaritas untuk Muslim Rohingya di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (5/8). ANTARA/Ardiansyah Indra Kumala
PMI-OKI Gagas Bantuan untuk Rohingya  

Menurut Kalla, bantuan PMI-OKI untuk warga Rohingya bisa bermacam-macam sesuai kebutuhan.


Singgah ke Amerika, Suu Kyi Ceramah di Universitas  

17 September 2012

Aung San Suu Kyi mendapat gelar doctor honoris causa di Oxford University
Singgah ke Amerika, Suu Kyi Ceramah di Universitas  

Aung San Suu Kyi akan jadi pembicara di Universitas Yale dan Louisville. Kunjungannya ke Amerika untuk menjelaskan kondisi politik Burma.


Bantu Rohingya, PMI Berangkat ke Myanmar

18 Agustus 2012

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla didampingi Menteri Urusan wilayah Perbatasan  Myanmar Letnan Jenderal Thein Htay mengunjungi barak pengungsi etnis Rohingya di Thet Kay Pyin, Ibukota negara bagian Rakhine Sittway, Myanmar, Sabtu (11/08). ANTARA/HO-Dokumentasi-JK
Bantu Rohingya, PMI Berangkat ke Myanmar

PMI juga akan mengajak palang merah dari negara-negara Islam ke Myanmar.


Menlu: Indonesia Punya Pengalaman Soal Rohingya  

18 Agustus 2012

Sejumlah aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) membawa poster saat berunjukrasa di perempatan vetaran, Malang, Jawa Timur, Rabu (1/8). ANTARA/Ari Bowo Sucipto
Menlu: Indonesia Punya Pengalaman Soal Rohingya  

Indonesia memahami kesulitan Myanmar menyelesaikan konflik Rohingya.


Asean Siap Bantu Myanmar Soal Rohingya  

18 Agustus 2012

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Rohingya (AMPERA) melakukan aksi solidaritas untuk masyarakat muslim Rohingya, di Bundaran Majestik Medan, Sumut, Selasa (7/8). ANTARA/Irsan Mulyadi
Asean Siap Bantu Myanmar Soal Rohingya  

Selama ini, warga Rohingya yang minoritas memang kerap jadi korban perlakuan diskriminatif.


KTT OKI Diminta Cari Solusi untuk Rohingya  

29 Juli 2012

Sejumlah wanita suku Rohingya, yang bisanya tinggal di perbatasan Myanmar Bangladesh, berjalan untuk mengambil air di kamp pengungsian di Kutupalong, Bangladesh (7/3). Foto disiarkan hari ini (13/3).  AP/Pavel Rahman
KTT OKI Diminta Cari Solusi untuk Rohingya  

Desakan ini datang dari Tunisia dan didukung sejumlah negara Arab.


Partai Suu Kyi Boikot Pembukaan Sidang Parlemen

23 April 2012

Aung San Suu Kyi. AP/Khin Maung Win
Partai Suu Kyi Boikot Pembukaan Sidang Parlemen

Penyebabnya, tuntutan mengganti istilah "pengawal konstitusi" dalam sumpah anggota parlemen menjadi "hormat kepada konstitusi" tidak disetujui.