Jenderal Thailand Berencana Kudeta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Anupong Paojinda [tengah] bersama pejabat tinggi militer Thailand di Bangkok.

    Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Anupong Paojinda [tengah] bersama pejabat tinggi militer Thailand di Bangkok.

    TEMPO Interaktif, BANGKOK - Jurubicara partai oposisi, Puea Thai, Prompong Nopparit menuduh seorang jenderal berinisial "P" tengah merencanakan kudeta militer guna menyelamatkan upaya pembubaran Partai Demokrat seperti yang direkomendasikan Komisi Pemilihan Umum Thailand, Rabu (14/4).

    "Jika jenderal itu berhasil melakukan kudeta maka konstitusi 2007 akan dicabut dan Partai Demokrat akan terhindar dari hukuman," kata Prompong, berspekulasi. Katanya lagi jenderal itu juga akan menolong bawahan jenderal dari ancaman hukuman paska-bentrokan antara tentara dengan para pengunjuk rasa Kaus Merah.

    Prompong mengklaim Jenderal "P" itu kini sedang sibuk mencari dukungan. Sejumlah komandan menolak rencana kudeta itu karena menganggap kisruh politik ini mesti diselesaikan secara politis. Prompong mewanti-wanti jika kudeta itu terlaksana maka akan lahir bentrokan yang lebih besar lagi ketimbang pada Sabtu 10/4) kemarin.

    "Jika dipaksakan akan terjadi bentrokan yang lebih seram dan lebih brutal lagi," ujar Prompong. "Massa akan datang dan bertempur melawan pembuat malar. Kalau begini caranya perang saudara tak bisa dihindari lagi."

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Thailand Apichart Sukhaganond, Selasa (13/4), menyatakan Partai Demokrat terancam dibubarkan karena telah menerima sumbangan yang melebihi jumlah yang ditetapkan Konstitusi 2007. Komisi kini tengah menunggu keputusan Mahkamah Agung perihal pembubaran Demokrat.

    Keputusan ini menjadi pukulan bagi Perdana Menteri Abhisit yang merupakan pimpinan Demokrat. Abhisit menolak memenuhi tuntutan demonstran Kaus Merah yang merupakan pendukung bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra. Massa Kaus Merah mendesak agar Abhisit mundur dan membubarkan parlemen.


    | BANGKOKPOST | ANDREE PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.