Obama Waspadai Terorisme Nuklir

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. REUTERS

    Presiden AS Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. REUTERS

    TEMPO Interaktif, Washington -Presiden Barack Obama mengatakan ancaman terbesar bagi keamanan Amerika Serikat adalah kemungkinan organisasi teroris menguasai senjata nuklir. "Baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang, organisasi teroris mungkin memperoleh senjata nuklir," kata Obama.

    Saat berbicara menjelang pertemuan puncak nuklir di Washington, Obama mengatakan pemimpin dari 20 negara semestinya berkonsentrasi untuk mengamankan bahan nuklir. "Ini sesuatu yang mungkin mengubah tata keamanan di negara ini dan di seluruh dunia dalam beberapa tahun ke depan," katanya.

    "Kalau ada ledakan di New York City, atau London, atau Johannesburg, dampaknya akan menghancurkan dari sudut pandang ekonomi, politik dan keamanan," Obama menambahkan. Dia memperingatkan kelompok-kelompok seperti al-Qaidah tidak akan segan-segan untuk menggunakan peralatan nuklir.

    Korea Utara dan Iran, dua negara yang memiliki ambisi nuklir yang dipersengketakan, tak diundang ke pertemuan puncak di Washington. Kedua negara dipandang AS sebagai pelanggar perjanjian non-proliferasi nuklir. Suriah juga tidak dicantumkan dalam daftar undangan, sebab Amerika yakin Damaskus juga mempunyai cita-cita nuklir.

    Namun, para pemimpin negara kekuatan nuklir, termasuk India, Cina dan Pakistan termasuk yang datang ke Washington untuk menghadari pertemuan terbesar para pemimpin dunia dalam beberapa dekade.

    Obama memuji Afrika Selatan karena menjadi negara pertama yang meninggalkan program senjata nuklir. Menurut Obama, Afrika Selatan telah mendapatkan posisi khusus sebagai "pemimpin moral" karena secara sukarela menanggalkan program nuklirnya pada 1990-an. Obama berterimakasih kepada Presiden Afsel Jacob Zuma atas kepeloporan yang diperlihatkan pemerintahnya dalam urusan non-proliferasi.

    BBC | YR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.