15 negara anggota Dewan Keamanan PBB pada Rabu mengeluarkan peringatan menentang upaya pelarangan operasional maupun pembubaran badan pengungsi Palestina (UNRWA) oleh Israel. DK PBB menyebut UNRWA sebagai tulang punggung layanan kemanusiaan bagi warga Palestina di Yerusalem timur, Tepi Barat, dan Gaza.
"Para anggota DK PBB memberi peringatan keras atas segala upaya untuk membubarkan atau menghilangkan operasi dan mandat UNRWA. Kami menyadari bahwa setiap gangguan atau penangguhan terhadap pekerjaannya akan menimbulkan konsekuensi kemanusiaan yang parah bagi jutaan pengungsi Palestina yang bergantung pada Badan tersebut dan juga implikasi bagi kawasan," kata mereka dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan tersebut muncul setelah pengesahan UU oleh parlemen Israel, Knesset yang mencegah UNRWA beroperasi di Wilayah pendudukan Palestina.
Para anggota DK PBB menyampaikan "keprihatinan mendalam" mengenai UU Israel dan mendesak Tel Aviv untuk mematuhi kewajiban internasional serta menghargai hak istimewa dan kekebalan badan PBB.
"Anggota DK PBB menuntut semua pihak untuk memungkinkan UNRWA melaksanakan mandatnya, sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Umum, di semua bidang operasi, dengan sepenuhnya menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, kenetralan, imparsialitas, dan independensi, serta untuk menghormati hukum humaniter internasional termasuk perlindungan terhadap fasilitas PBB dan kemanusiaan," kata pernyataan itu.
Mereka juga mendesak semua pihak mengambil langkah penting untuk membolehkan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Gaza, sejalan dengan hukum humaniter internasional.
UNRWA telah melayani pengungsi Palestina sejak 1949. Organisasi ini memberikan pendidikan, layanan kesehatan, dan pasokan makanan kepada 5,9 juta pengungsi di tiga wilayah di bawah kendali Israel dan di Lebanon, Suriah, dan Yordania.
Organisasi ini beroperasi di bawah mandat Majelis Umum PBB dan hanya badan beranggotakan 193 orang tersebut yang dapat mengakhiri operasi organisasi tersebut.
Pilihan Editor: Berupaya Selamatkan UNRWA, Norwegia Desak ICJ Klarifikasi Kewajiban Israel
ANADOLU | REUTERS
