TEMPO.CO, Jakarta - USAID dan Indonesia pada 9 Juli 2024 meluncurkan program Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership (USAID SELARAS). Kerja sama ini berangkat dari keprihatinan yang sama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani pengelolaan sampah yang bisa menimbulkan risiko kesehatan dan lingkungan hidup yang signifikan, termasuk polusi di laut dan saluran air. Meningkatkan pengelolaan sampah dan daur ulang diyakini akan meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi kerusakan lingkungan, dan berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.
USAID SELARAS akan berjalan selama lima tahun dengan pendanaan hingga USD24,7 juta (Rp401 miliar). Program ini ditargetkan mengurangi sumber polusi plastik laut dari daratan dan metana - unsur utama gas rumah kaca - dengan mendukung sistem pengelolaan sampah dan daur ulang yang berkelanjutan serta terintegrasi. Program baru ini akan mendukung 18 kabupaten/kota di Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Dalam acara peluncuran USAID SELARAS, bupati dan walikota dari 18 kabupaten/kota menandatangani deklarasi komitmen, untuk bersama-sama mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Indonesia. Penandatanganan tersebut disaksikan perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri RI, serta perwakilan dari kementerian-kementerian terkait. Deklarasi ini sekaligus untuk memperkuat komitmen kabupaten/kota memprioritaskan program dan anggaran pengelolaan sampah yang mendukung pencapaian berbagai target perbaikan.
“Reformasi pengelolaan sampah melalui perbaikan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir sangat penting, tidak hanya untuk lingkungan hidup, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia Mohib Ahmed. “Melalui program baru ini, USAID akan bermitra dengan lembaga dan pemangku kepentingan utama untuk memperkuat tata kelola, memperluas layanan sampah, meningkatkan pasar sampah plastik, memperbaiki praktik di masyarakat, dan mengurangi emisi metana, untuk mencapai Indonesia yang bersih, hijau dan berkelanjutan” katanya.
Sedangkan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Ervan Maksum menilai reformasi pengelolaan sampah berada di bawah agenda pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam RPJPN 2025-2045. Sebab penataan pengelolaan sampah di hulu menjadi sangat penting, tidak cukup dengan hilirnya saja. Rekayasa sosial positif diharapkan bisa mendorong perilaku dan kebiasaan pemilahan dan pengurangan sampah sehingga membantu Indonesia menuju ekonomi sirkular untuk mewujudkan kelestarian lingkungan.
Setelah sesi peluncuran program, dilanjutkan acara dialog berjudul "Komitmen Aksi Menuju Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir di Indonesia". Diskusi ini memfokuskan strategi, praktik terbaik, tantangan, dan langkah ke depan dalam pengelolaan sampah.
Pilihan editor: Amerika Serikat Khawatir dengan Kedekatan India dan Rusia
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
