TEMPO.CO, Jakarta - Aleskandr Bastrykin Kepala Komite investigasi Rusia (Sledkom), menilai hukuman mati harus diterapkan kembali untuk kejahatan-kejahatan kriminal tertentu. Moskow secara efektif sementara penerapan hukuman mati pada akhir 1990-an sebagai salah satu syarat bergabung dengan Dewan Eropa.
Akan tetapi, pada 2022 Rusia keluar dari Dewan Eropa dengan menuduh negara-negara Barat mempersenjatai organisasi di Benua Biru itu agar mau menekan Moskow dan mencoba memaksakan agenda politik serta nilai-nilai progresifnya. Menurut Bastrykin, kekejaman tingkat kriminalitas yang terjadi di Rusia meningkat dibanding era Uni Soviet. Untuk itu, Bastrykin berpandangan pengadilan di Rusia harusnya diizinkan menjatuhkan vonis mati pada tindak kriminal seperti teroris, pembunuhan berantai dan pelaku yang melakukan kejahatan pada anak-anak.
“Saya mendukung hukuman mati. Mengapa kita tidak mencabut moratorium dan memberlakukan kembali hukuman mati dalam undang-undang mengingat saat ini angka kejahatan tertentu mengalami kenaikan,” kata Bastrykin, Jumat, 28 Juni 2024.
Bastrykin memberikan contoh serangan teror pada sebuah acara konser pada Maret 2024 di Ibu Kota Moskow oleh kelompok teroris yang terkait dengan ISIS. Kejadian teror itu menewaskan 145 orang. Kepolisian Moskow sudah menahan sejumlah pelaku, diantaranya empat pelaku bersenjata yang menghujani gedung konser itu dengan tembakan dan menimbulkan kebakaran.
“Pada era Uni Soviet, seseorang bisa divonis hukuman mati atas kejatahan pembunuhan pada dua atau tiga korban. Sampai hari ini, para pelaku (kejahatan pembunuhan) dijatuhi hukuman maksimum yakni penjara seumur hidup,” kata Bastrykin.
Bastrykin mengatakan sepanjang 2023 saja, penegak hukum di Rusia telah menginvestigasi 23.700 kasus kejahatan yang korbannya anak-anak. Dari total jumlah tersebut, 246 kasus adalah pembunuhan, 1.870 kasus perkosaan dan lebih dari 6.800 kasus kejahatan seksual pada anak-anak.
Bastrykin bukan pejabat Rusia pertama yang menyorongkan proposal kembali diberlakukannya hukuman mati, khususnya pada kasus kejahatan yang sangat berat. Presiden Rusia Vladimir Putin sampai berita ini diturunkan, secara terbuka menolak gagasan ini.
Sumber: RT.com
Pilihan editor: Sulit Selamatkan WNI yang Terancam Hukuman Mati Karena RI juga Terapkan Hukuman yang Sama
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
