TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan kepada para wartawan pada hari Rabu bahwa "alih-alih menanggapi proposal [gencatan senjata] secara positif, mereka [Hamas] justru menuntut perubahan yang luas terhadap kesepakatan tersebut."
"Beberapa perubahan Hamas melampaui apa yang telah disepakati sebelumnya, namun kami akan terus mendorong implementasi kesepakatan tersebut. Saya percaya bahwa kesenjangan ini dapat dijembatani," katanya dalam sebuah konferensi pers bersama dengan mitranya dari Qatar di Doha.
Pemimpin senior Hamas mengatakan bahwa organisasinya telah menuntut untuk memilih daftar 100 orang Palestina yang telah dijatuhi hukuman panjang untuk dibebaskan dari penjara-penjara Israel.
Dokumen Israel telah mengecualikan 100 tahanan dengan hukuman yang panjang dan membatasi pembebasan hanya untuk tahanan dengan sisa hukuman kurang dari 15 tahun, kata pejabat Hamas.
"Tidak ada amandemen signifikan yang, menurut pimpinan Hamas, menjamin keberatan," kata pemimpin Hamas itu.
Tuntutan kelompok itu juga mencakup rekonstruksi Gaza; pencabutan blokade, termasuk membuka penyeberangan perbatasan; mengizinkan pergerakan orang; dan mengangkut barang tanpa batasan," kata pemimpin senior Hamas itu.
Benarkah Hamas menghalang-halangi upaya gencatan senjata yang telah disetujui oleh Dewan Keamanan PBB?
Bagaimana sebenarnya tanggapan Hamas terhadap proposal gencatan senjata AS?
Gerakan Perlawanan Islam - Hamas, merilis sebuah pernyataan, Kamis pagi, 13 Juni 2024, yang menjelaskan bahwa tim negosiasinya berurusan secara positif dengan proposal para mediator, namun, pemerintah penjajah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, secara konsisten melakukan manuver untuk menghindari persetujuan atas proposal tersebut.
Ia juga menekankan bahwa pihaknya menyampaikan posisi positif atas kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden AS Joe Biden pada 31 Mei. Tanggapan positif Hamas ini disambut dengan desakan Israel yang bersikeras untuk melanjutkan perang genosida di Gaza, gerakan ini menambahkan.
Dalam konteks yang sama, Hamas juga menyambut baik resolusi terbaru DK PBB dan klausul-klausulnya. Hamas juga telah menyampaikan kepada para mediator bahwa mereka siap untuk melakukan negosiasi tidak langsung dengan pemerintah Israel mengenai implementasi klausul-klausul yang telah dicantumkan oleh DK PBB pada hari Selasa.
