Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Senat Amerika Serikat Perpanjang Waktu Pembuktikan BMW Pakai Komponen Blacklist dari Cina

image-gnews
BMW rilis teaser mobil baru. (Foto: BMW)
BMW rilis teaser mobil baru. (Foto: BMW)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Senat bidang keuangan Amerika Serikat pada Senin, 10 Juni 2024, memutuskan memperpanjang upaya pembuktian pada produsen pembuat mobil asal Jerman, BMW, dengan tuduhan penggunaan sejumlah komponen elektronik dari sebuah suplier asal Cina yang masuk daftar hitam Washington. 

Sebelumnya pada bulan lalu ron Wyden anggota Senat, mengatakan setelah dua tahun investigasi – pihaknya menemukan kalau BMW sudah mengimpor setidaknya 8 ribu kendaraan Mini Cooper dari sebuah suplier Cina masuk ke Amerika Serikat. Suplier itu masuk daftar hitam Amerika Serikat di bawah undang-undang 2021. BMW masih melanjutkan impor tersebut setidaknya sampai April 2024.  
  
Pada Senin, 5 Juni 2024, Wyden dalam surat terbarunya ke CEO BMW wilayah North America Sebastian Mackensen bertanya apakah BMW sudah merampungkan evaluasi terhadap rantai suplainya untuk menentukan apakah dalam produk kendaraan yang diimpornya ada komponen dari suplier Cina, Sichuan Jingweida Technology Group (JWD). 

“Apakah BMW yakin dalam kendaraan-kendaraan yang diimpornya tidak mengandung komponen-komponen buatan JWD ?,” demikian bunyi surat Wyden ke Mackensen, yang memberikan tenggat waktu pada Mackensen untuk menjawab selambatnya pada 21 Juni 2024. Wyden juga menekankan pihaknya ingin BMW benar-benar bertindak dalam mengatasi setiap kendaraan atau komponen yang berisi produk JWD yang diimpor oleh BMW setelah Desember 2023.  

BMW Group sampai Senin, 5 Juni 2024, belum mau berkomentar perihal ini. Hanya saja, pada bulan lalu perusahaan itu mengatakan telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan impor dari produk-produk yang kena blacklist itu. BMW juga meyakinkan akan mengambil langkah-langkah untuk mencari suku cadang pengganti karena BMW pun telah memberlakukan standar yang ketat dan kebijakan terkait praktik perekrutan karyawan, HAM dan kondisi kerja, di mana hal ini juga harus diikuti oleh para suplier BMW.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kongres Amerika Serikat pada 2021 meloloskan undang-undang Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) untuk memperkuat penegakan hukum guna mencegah impor barang-barang dari wilayah Xinjiang, Cina, yang diyakini dibuat lewat kerja paksa dari tenaga anggota kelompok minoritas di Uyghur. Cina menyangkal tuduhan itu.    

Sumber: Reuters

Pilihan editor: Jika Terbukti Plagiat, Marwan Masuk Blacklist Tempo

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Joe Biden Mengakui Tak Berikan yang Terbaik dalam Debat Capres Lawan Donald Trump

2 jam lalu

Joe Biden Mengakui Tak Berikan yang Terbaik dalam Debat Capres Lawan Donald Trump

Joe Biden beralasan tak tampil prima di debat capres gara-gara jet lag setelah sejumlah kunjungan kerja ke luar negeri pada awal Juni 2024.


Houthi Serang Lagi Kapal Israel, Kapal Tanker Amerika Serikat, dan Kapal Dagang Inggris di Laut Merah

16 jam lalu

Tentara Yaman dan milisi Houthi menyerang kapal yang berhubungan dengan Israel di Laut Hitam. Irna news
Houthi Serang Lagi Kapal Israel, Kapal Tanker Amerika Serikat, dan Kapal Dagang Inggris di Laut Merah

Kelompok Houthi di Yaman menggelar operasi militer besar di Laut Merah dan sekitarnya dan menyerang kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel.


Ini Sebabnya Pakar Sebut Pajak 200 Persen untuk Produk Cina Bisa Bahayakan Indonesia

19 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Ini Sebabnya Pakar Sebut Pajak 200 Persen untuk Produk Cina Bisa Bahayakan Indonesia

Pemerintah akan mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk produk Cina yang membanjiri pasar, tapi pakar ingatkan bahayanya..


Rusia Bersumpah akan Hancurkan Senjata Barat yang Dikirim ke Ukraina

20 jam lalu

Pernyataan Austin muncul setelah Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger mengumumkan bahwa negaranya menyediakan sistem pertahanan udara S-300 ke Ukraina. Sistem rudal Patriot juga melengkapi kelompok tempur multinasional NATO di Slovakia timur, yang mencakup elemen pertahanan udara dari Jerman dan Belanda.  Foto : Raytheon
Rusia Bersumpah akan Hancurkan Senjata Barat yang Dikirim ke Ukraina

Rusia bersumpah untuk menghancurkan senjata yang dikirim negara-negara Barat ke Ukraina, di tengah laporan rencana AS akan kirim Patriot dari Israel


Korea Utara Uji Coba Rudal Balistik Baru untuk Hulu Ledak Super Besar

20 jam lalu

Sebuah rudal diluncurkan, ketika media pemerintah melaporkan Korea Utara melakukan uji coba rudal hipersonik berbahan bakar padat jarak menengah dan jauh, di lokasi yang tidak diketahui di Korea Utara, 2 April 2024.  KCNA melalui REUTERS
Korea Utara Uji Coba Rudal Balistik Baru untuk Hulu Ledak Super Besar

Korea Utara telah melakukan uji coba rudal balistik taktis baru yang mampu membawa hulu ledak super besar


Sri Mulyani soal Rencana Pengenaan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina: Nanti Dibahas

21 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Sri Mulyani soal Rencana Pengenaan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina: Nanti Dibahas

Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya irit bicara ketika ditanya tentang rencana pengenaan bea masuk bagi produk impor asal Cina hingga 200 persen.


Iran Siapkan Pilpres Putaran Kedua untuk Pemilih di Luar Negeri

23 jam lalu

Sejumlah warga Iran mengantre untuk melakukan pemungutan suara pada Pemilu Presiden di Gedung Diplomatik Iran, Jakarta, Jumat 28 Juni 2024. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengelar pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk memilih presiden baru bagi warga negara mereka yang tinggal di Indonesia, adapun Pemilu Iran diselenggarakan tepat pada 50 hari setelah Presiden Ebrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan pesawat pada Mei lalu. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso
Iran Siapkan Pilpres Putaran Kedua untuk Pemilih di Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri Iran memulai persiapan pemilu putaran kedua untuk para pemilih di luar negeri.


Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

1 hari lalu

Jonathan Greenblatt. Gage Skidmore/Wikipedia
Korban Serangan Hamas 7 Oktober Gugat Iran, Suriah dan Korea Utara di Pengadilan AS

Iran, Suriah dan Korea Utara dituduh memberi dukungan kepada Hamas dalam sebuah gugatan yang diajukan lebih dari 100 korban serangan 7 Oktober di Israel.


Hasil Copa America 2024: Uruguay dan Panama Lolos ke Perempat Final, Tuan Rumah AS Tersingkir

1 hari lalu

 Jul 1, 2024; Kansas City, Missouri, USA; United States defender Joe Scally (22) is tackled by Uruguay forward Darwin Nunez (19) during the first half of a Copa America match at Arrowhead Stadium. Mandatory Credit: Jay Biggerstaff-USA TODAY.
Hasil Copa America 2024: Uruguay dan Panama Lolos ke Perempat Final, Tuan Rumah AS Tersingkir

Pemain bertahan Timnas Uruguay Mathias Olivera mencetak gol tunggal untuk membawa timnya ke perempat final Copa America 2024.


MA AS Putuskan Mantan Presiden Donald Trump Miliki Kekebalan Hukum

1 hari lalu

MA AS Putuskan Mantan Presiden Donald Trump Miliki Kekebalan Hukum

Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa mantan presiden Donald Trump tidak dapat dituntut atas tindakan yang berada dalam kewenangan konstitusionalnya