TEMPO.CO, Jakarta - Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pada Kamis bahwa ia mungkin mengenakan tarif terhadap negara-negara, termasuk Cina, yang tidak mengekang aliran imigran tak berdokumen dari wilayah mereka ke Amerika Serikat.
Janji ini akan ditepati jika ia memenangkan pemilu AS pada November.
Trump melontarkan pernyataan tersebut di sebuah acara di negara bagian Arizona yang menjadi medan pertempuran pemilihan presiden, ketika menjawab pertanyaan audiens. Namun, Trump tidak merinci besaran tarif yang akan dikenakannya dalam skenario seperti itu.
Ketika ditanya tentang cara-cara untuk mengekang arus migran yang menyeberang ke AS secara ilegal, Trump berkata: "Kami memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa." Trump mengatakan jika suatu negara, seperti Cina, tidak membantu mengekang aliran imigran ke AS, “kami akan menerapkan hal-hal yang disebut tarif”.
Trump memperingatkan jika negara-negara lain tidak membantu menguranginya, maka ia bisa "memberikan tarif yang sangat besar kepada negara tersebut" jika terpilih kembali.
Keamanan perbatasan dan imigrasi telah muncul sebagai isu utama bagi warga Amerika menjelang pemilu 5 November, di mana Trump akan menghadapi Presiden AS Joe Biden, politikus Demokrat, dalam pertandingan ulang pemilu 2020 mereka.
Ini merupakan acara kampanye Trump yang pertama sejak juri Manhattan pada 30 Mei menyatakan dia bersalah atas seluruh 34 dakwaan.
Dakwaan itu mencakup memalsukan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran sebesar US$130.000 yang dilakukan mantan pengacaranya Michael Cohen kepada aktris film dewasa Stormy Daniels sebelum pilpres 2016.
Uang tutup mulut ini diberikan agar Daniels tidak membocorkan tentang hubungan seksual yang pernah mereka lakukan.
Trump membantah melakukan kesalahan dan berjanji akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Pada Kamis dia menyebut persidangan itu "dicurangi".
Trump mengecam upaya terbaru Biden untuk menindak orang-orang yang melintasi perbatasan selatan Amerika secara ilegal, sebuah larangan suaka yang mirip dengan pembatasan yang coba diterapkan Trump ketika dia menjadi presiden.
Biden mengambil tindakan eksekutif pada Selasa yang menerapkan larangan suaka secara luas terhadap migran yang tertangkap secara ilegal melintasi perbatasan AS-Meksiko.
Trump mengklaim rencana baru Biden "keterlaluan" dan merupakan konsesi "kematian dan kekalahan" di perbatasan, meskipun tindakan Biden mencerminkan kebijakan era Trump untuk menghalangi calon migran.
Biden telah memperketat pendekatannya terhadap keamanan perbatasan karena imigrasi telah menjadi masalah politik yang besar baginya.
Trump menjadikan sikap garis keras terhadap imigrasi sebagai hal utama dalam pemerintahannya dan berjanji akan melakukan tindakan keras jika terpilih kembali.
Berdasarkan perintah Biden, para migran yang tertangkap menyeberang secara ilegal dapat segera dideportasi atau dikembalikan ke Meksiko berdasarkan peraturan tersebut, yang mulai berlaku pada Rabu.
Ada pengecualian untuk anak-anak tanpa pendamping, orang-orang yang menghadapi ancaman medis atau keselamatan serius, dan korban perdagangan manusia, kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Trump menyebut tindakan Biden sebagai "omong kosong", sehingga menimbulkan teriakan "omong kosong" dari para pendukungnya di Phoenix. Trump mengatakan akan membatalkan tindakan Biden pada hari pertamanya menjabat jika terpilih kembali.
Trump mengklaim tanpa bukti bahwa larangan suaka yang diajukan Biden akan memungkinkan minimal 2 juta "pelintas perbatasan asing ilegal" masuk ke AS setiap tahunnya.
Ketika ditanya bagaimana Trump mencapai angka tersebut, tim kampanye Trump tidak segera menjawab.
Patroli Perbatasan AS menangkap sekitar 2 juta migran yang menyeberang secara ilegal pada tahun fiskal yang berakhir pada 30 September 2023. Negara tersebut juga mencatat angka serupa pada tahun ini. Namun langkah terbaru Biden bertujuan untuk mengurangi upaya penyeberangan, bukan mempertahankan level saat ini.
Tim kampanye Biden tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai pernyataan Trump. Trump juga mengatakan dia bisa memindahkan pasukan AS yang ditempatkan di luar negeri kembali ke negaranya untuk berpatroli di perbatasan selatan.
Biden telah gagal selama berbulan-bulan untuk meloloskan rancangan undang-undang Senat yang dibuat oleh kelompok bipartisan yang akan memperkuat keamanan perbatasan, tetapi Partai Republik menolaknya setelah Trump menentangnya.
Biden dan rekan-rekannya dari Partai Demokrat berpendapat bahwa Partai Republik tidak serius mengenai keamanan perbatasan karena mereka mengabaikan rancangan undang-undang bipartisan yang berdampak luas hanya untuk merugikan Biden secara politik.
Beberapa orang terlihat dibawa keluar dengan tandu dari acara Trump karena kelelahan akibat kepanasan setelah antri berjam-jam dalam suhu mendekati 43 derajat Celsius.
Pilihan Editor: Trump Sebut Pemimpin Senat AS Seperti Warga Palestina: Kerap Kritik Israel
REUTERS
