TEMPO.CO, Jakarta - Mulai dari sidang pengadilan internasional hingga sanksi terhadap pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki dan ketegangan hubungan dengan Amerika Serikat, tahun ini merupakan salah satu tahun yang paling bergejolak bagi Israel sejak kelahirannya di tahun 1948.
Berikut adalah beberapa momennya:
12 Januari
ICJ atau Mahkamah Internasional membuka sidang kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina dalam perang Gaza.
Afrika Selatan menuduh Israel gagal menegakkan kewajibannya di bawah Konvensi Genosida 1948.
Israel menolak tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa mereka bertindak untuk mempertahankan diri dan memerangi Hamas - yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan negara-negara Barat lainnya - setelah serangan lintas batas yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina tersebut pada 7 Oktober.
Amerika Serikat mengatakan bahwa kasus Afrika Selatan tidak ada gunanya.
26 Januari
ICJ memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina dan berbuat lebih banyak untuk membantu warga sipil di Gaza, meskipun tidak memerintahkan gencatan senjata seperti yang diminta oleh Afrika Selatan.
ICJ menemukan bahwa ada kasus yang harus didengar tentang apakah hak-hak Palestina ditolak dalam perang yang dikatakannya menyebabkan kerugian kemanusiaan yang menyedihkan. ICJ juga menyerukan agar kelompok-kelompok bersenjata Palestina membebaskan para sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel yang memicu konflik.
1 Februari
Pemerintahan Biden menjatuhkan sanksi terhadap empat orang Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat, yang menandakan meningkatnya ketidaksenangan AS terhadap kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
18 Maret
Para menteri luar negeri Uni Eropa pada prinsipnya setuju untuk menjatuhkan sanksi kepada para pemukim Israel yang menyerang warga Palestina di Tepi Barat, dan menambah sanksi lebih lanjut kepada para anggota Hamas.
25 Maret
Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan kelompok Islam Hamas setelah Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara.
Netanyahu mengatakan bahwa kegagalan AS untuk memveto resolusi tersebut merupakan "kemunduran yang jelas" dari posisi sebelumnya dan akan merusak upaya perang Israel serta upaya untuk mengamankan pembebasan lebih dari 130 sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
19 April
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap sekutu menteri keamanan nasional sayap kanan Israel dan dua entitas yang menggalang dana untuk orang-orang Israel yang dituduh melakukan kekerasan terhadap pemukim.
29 April
Amerika Serikat mendapati lima unit pasukan keamanan Israel bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, yang merupakan pertama kalinya Washington mengambil kesimpulan seperti itu mengenai pasukan Israel, kata Departemen Luar Negeri AS, meskipun tidak melarang unit mana pun untuk menerima bantuan militer AS.
