Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahkamah Konstitusi Uganda Pertahankan Undang-Undang Anti-LGBTQ

image-gnews
Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno
Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno
Iklan

Mahkamah Konstitusi Uganda pada Rabu, 3 April 2024, menolak banding agar mau membatalkan undang-undang anti-LGBTQ yang memberlakukan hukuman mati pada para homoseksualitas, termasuk seks sesama jenis di bawah umur, penyandang disabilitas atau lansia serta hubungan sex sesama jenis yang sudah terinfeksi penyakit kronis seperti HIV/AIDS.    

Putusan Mahkamah Konstitus dibuat di tengah kecaman luas terhadap undang-undang anti-seks sesama jenis yang diloloskan pada Mei 2023. Pemberlakuan undang-undang tersebut juga mendorong Amerika Serikat untuk tidak menerbitkan visa pada mereka yang mendukung undang-undang tersebut. Bank Dunia juga menghentikan sementara pendanaan ke Uganda, yakni negara yang terletak di Afrika timur.

Sejumlah petisi yang menola undang-undang anti-LGBRQ melabeli aturan hukum itu sebagai salah satu yang paling ketat di dunia. Dalam undang-undang anti-LGBT, hubungan seks sesama jenis bisa terkena hukuman penjara seumur hidup dan hukuman penjara sampai 20 tahun segala aktivitas mempromosikan hubungan seks sesama jenis. Total ada 14 kelompok yang melawan undang-undang anti-LGBTQ itu, di antaranya aktivis paling berpengaruh di Uganda. Para pembuat petisi meminta agar undang-undang anti-LGBTQ dibatalkan karena melanggar hak-hak konstitusi mereka.          

“Kami menolak untuk membatalkan undang-undang anti-seks sesama jenis 2023 secara keseluruhan. Kami juga tidak pernah memberikan perintah permanen pada undang-undang itu,” kata Justice Richard Buteera, Wakil Menteri Kehakiman Uganda dan kepala pengadilan.   

Dalam putusan Mahkamah Konsititus Uganda, diubah sejumlah bagian yang dianggap tidak sejalan dengan hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, privaci, dan kebebasan beragama. Diakui bahwa komunitas gay tidak seharusnya menghadapi diskriminasi dalam menjangkau akses perawatan kesehatan. Pengadilan memutuskan pula menghapus saran pada warga negara Uganda agar melaporkan orang-orang yang mereka curigai melakukan perilaku hubungan seks sesama jenis karena itu melanggar hak-hak individu.             

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 3 April 2024, International AIDS Society mengutarakan kekhawatiran mendalam soal putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. International AIDS Society mengklaim jumlah klien dari Uganda yang mendatangi lembaga itu sudah turun dari rata-rata 40 orang per minggu menjadi dua orang gara-gara undang-undang anti-LGBTQ. International AIDS Society adalah lembaga yang memberikan penyuluhan pencegahan HIV dan membantu gay.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sumber: RT.com

Pilihan editor: Megan Rapinoe Siap Pensiun, Ini Aktivitasnya di Luar Sepak Bola Wanita

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Singa Afrika Bersaudara Terekam Video Berenang Sejauh 1,5 Kilometer

11 hari lalu

Singa barnama Jacob and Tibu di Taman Nasional Queen Elizabeth, Uganda. News Scientist/Alex Braczkowski
Dua Singa Afrika Bersaudara Terekam Video Berenang Sejauh 1,5 Kilometer

Kanal yang diseberangi penuh kudanil dan buaya sehingga mereka beberapa kali harus kembali ke tepi. Satu singa hanya memiliki tiga kaki.


Puan Peringatkan agar Revisi UU Wantimpres Tidak Tabrak Konstitusi

13 hari lalu

Baleg DPR mengusulkan nama Wantimpres diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan jumlah anggotanya tanpa batas.
Puan Peringatkan agar Revisi UU Wantimpres Tidak Tabrak Konstitusi

Puan Maharani mengingatkan agar pembahasan revisi RUU Wantimpres tidak melanggar peraturan perundang-undangan.


MA AS Putuskan Mantan Presiden Donald Trump Miliki Kekebalan Hukum

22 hari lalu

MA AS Putuskan Mantan Presiden Donald Trump Miliki Kekebalan Hukum

Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa mantan presiden Donald Trump tidak dapat dituntut atas tindakan yang berada dalam kewenangan konstitusionalnya


Ketua MPR Bambang Soesatyo Temui Jokowi di Istana

26 hari lalu

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.
Ketua MPR Bambang Soesatyo Temui Jokowi di Istana

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pertemuan dengan Jokowi juga akan membahas soal Ulang Tahun Konstitusi


Thailand Menyelesaikan Pemilihan Senat Pertama dalam Satu Dekade

27 hari lalu

Srettha Thavisin dari Pheu Thai memberi isyarat di markas besar partai sebelum upacara dukungan kerajaan setelah parlemen Thailand menyetujui pencalonan perdana menterinya, di Bangkok, Thailand 23 Agustus 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Thailand Menyelesaikan Pemilihan Senat Pertama dalam Satu Dekade

Ini menjadi pemilu pertama Senat sejak kudeta militer thailand satu dekade lalu.


Kudeta Militer Bolivia, Sekjen PBB Serukan Semua Pihak Lindungi Konstitusi

27 hari lalu

Kudeta Militer Bolivia, Sekjen PBB Serukan Semua Pihak Lindungi Konstitusi

Sekjen PBB Antonio Guterres 'sangat prihatin' dengan laporan percobaan kudeta militer di Bolivia


Empat Revisi Undang-Undang yang Jadi Sorotan Publik Mulai Digodok Istana, Begini Isinya yang Kontroversial

35 hari lalu

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.
Empat Revisi Undang-Undang yang Jadi Sorotan Publik Mulai Digodok Istana, Begini Isinya yang Kontroversial

Pemerintah Jokowi memiliki waktu 60 hari menggodok revisi undang-undang, sebelum mengirim surat presiden disertai DIM ke Senayan.


Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

35 hari lalu

Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Senat Thailand mendukung RUU kesetaraan pernikahan dengan suara 130 berbanding empat.


Thaksin Shinawatra Siap Kalau Dituntut atas Tuduhan Menghina Kerajaan Thailand

45 hari lalu

Thaksin Shinawatra Siap Kalau Dituntut atas Tuduhan Menghina Kerajaan Thailand

Kerajaan Thailand adalah salah satu yang paling ketat di dunia. Thaksin Shinawatra pun meyakinkan dia setiap pada Putra Mahkota


Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

47 hari lalu

Ilustrasi melahirkan. Freepik.com/
Karyawati Bisa Cuti Melahirkan 6 Bulan, Ini Kekhawatiran Buruh

Buruh mengkhawatirkan reaksi pengusaha atas disahkannya Undang-undang yang membolehkan karyawati cuti melahirkan 6 bulan.