Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

image-gnews
Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS
Presiden Turki Tayyip Erdogan berpose bersama para pendukungnya saat ia meninggalkan tempat pemungutan suara selama pemilihan lokal di Istanbul, Turki 31 Maret 2024. Murat Kulu/PPO/Handout via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemilihan umum di Turki pada akhir pekan berlangsung dengan kompetitif dan memberi rakyat banyak pilihan. Namun, lingkungan pemilu masih “sangat terpolarisasi” dan belum sepenuhnya kondusif bagi demokrasi, menurut penilaian kelompok pengamat pemilu dari Dewan Eropa pada Senin, 1 April 2024. 

Partai Rakyat Republik (CHP) sebagai oposisi menang telak melawan Partai AK (AKP) yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, dalam pemilu regional yang dilaksanakan pada Ahad. Hal ini menandai kekalahan terburuk bagi Erdogan dan AKP selama lebih dari dua dekade berkuasa.

“Hari pemilu secara keseluruhan berlangsung tenang dan diselenggarakan secara profesional, dengan tingginya jumlah pemilih yang menunjukkan komitmen kuat warga terhadap proses demokrasi,” kata kepala misi pemantau pemilu David Eray pada konferensi pers di Ankara.

Eray mengatakan timnya menyambut baik sifat kompetitif dari pemilu tersebut, bahwa rakyat dapat menggunakan hak suara di antara banyak pilihan.

“Kami hanya dapat mencatat bahwa pemilu lokal tahun 2024 di Turki berlangsung dalam lingkungan yang sangat terpolarisasi dan hanya sebagian kondusif bagi demokrasi lokal,” kata wakil ketua delegasi Vladimir Prebilic.

Beberapa kekhawatiran lama Dewan Eropa mengenai praktik pemilu di Turki masih belum terselesaikan, tambah Prebilic.

“Sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia Dewan Eropa, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan lingkungan politik dan media di mana terdapat kebebasan berekspresi yang sejati dan kerangka kerja yang masuk akal dan diterapkan dengan baik yang diawasi oleh peradilan independen,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Misi observasi tersebut terdiri dari 26 pemantau dari 16 negara Eropa, yang mengamati prosedur pemungutan suara di lebih dari 140 tempat pemungutan suara (TPS), termasuk di kota-kota terbesar yaitu Istanbul dan Ankara.

Para pengkritik mengatakan pemerintahan Erdogan telah membungkam perbedaan pendapat, mengikis hak asasi manusia dan menjadikan peradilan dan lembaga-lembaga negara lainnya berada di bawah kekuasaannya. Tuduhan tersebut dibantah oleh para pejabat Turki.

Menjelang pemilu, media pro-pemerintah memberikan liputan menyeluruh mengenai aksi unjuk rasa harian Erdogan, sementara liputan kampanye oposisi terbatas.

Pilihan Editor: Partai Erdogan Kalah Telak di Pemilu Lokal Turki: Kami Akan Introspeksi

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

9 jam lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

11 jam lalu

Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-jufri (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kedua kanan), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kiri) dan mantan capres nomor urut 1 Anies Baswedan (kedua kiri)  berfoto bersama saat milad ke-22 PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu 27 April 2024. Tasyakuran milad ke-22 PKS tersebut dihadiri sejumlah kader dan ketua umum partai politik. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.


Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

3 hari lalu

Prabowo-Gibran tengah merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden untuk bergabung ke koalisi Prabowo.
Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.


Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

3 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

4 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.


Turki Tuduh Standar Ganda AS terhadap Gaza dalam Laporan HAM

4 hari lalu

Pria Palestina duduk di reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan Israel, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jalur Gaza utara, 22 April 2024. PkkREUTERS/Mahmoud Issa
Turki Tuduh Standar Ganda AS terhadap Gaza dalam Laporan HAM

Turki mengatakan bahwa laporan HAM tahunan Washington gagal mencerminkan serangan Israel di Gaza.


Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

6 hari lalu

Ismail Haniyeh REUTERS
Qatar: Tidak Ada Pembenaran untuk Akhiri Kehadiran Hamas di Doha

Qatar menyatakan tetap berkomitmen dalam upaya memediasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel.


Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo beradu panco dengan anaknya Kaesang Pangarep. youtube.com
Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.