TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Minggu, 31 Maret 2024, mengumumkan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan membahas perkembangan terbaru di Jalur Gaza saat bertelepon dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa yang baru dilantik bersama pemerintahan baru Palestina. Keduanya juga membahas upaya mencapai gencatan senjata antara Israel dan kelompok Palestina Hamas, termasuk cara meningkatkan masuknya bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah Gaza.
“Yang Mulia Faisal bin Farhan mengucapkan selamat kepada Dr. Mohammed Mustafa atas penunjukannya untuk membentuk pemerintahan Palestina dan menduduki posisi Menteri Luar Negeri. Pangeran Faisal juga mendoakan kesuksesan bagi pemerintahan baru Palestina dalam melayani rakyat “mengingat keadaan sulit yang mereka hadapi,” demikian Kementerian Luar Negeri Arab Saudi di platform media sosial X, Minggu, 31 Maret 2024.
Kementerian Kesehatan Gaza memperingatkan warga Palestina sedang menghadapi pembombardiran dan blokade ketat Israel sejak Oktober 2023. Serangan Israel itu telah menewaskan 32.782 orang dan membuat lebih dari 75.298 orang lainnya luka-luka.
Israel menyerang wilayah kantong tersebut setelah kelompok Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.139 orang dan menyandera 253 lainnya. Mustafa, sekutu Presiden Negara Palestina Mahmoud Abbas dan seorang tokoh bisnis terkemuka, ditunjuk menjadi perdana menteri pada Maret 2024 dengan mandat untuk membantu mereformasi Otoritas Palestina (PA), yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Kantor berita Palestina WAFA mewartakan penunjukan Mustafa terjadi setelah meningkatnya tekanan untuk merombak badan pemerintahan wilayah Palestina yang diduduki, dan meningkatkan pemerintahan di Tepi Barat. Sebanyak 19 anggota pemerintahan baru Palestina dilantik pada Minggu malam, 31 Maret 2024, di markas besar kepresidenan di Ramallah. Abbas memimpin pertemuan perdana pemerintahan baru setelah upacara pelantikan, dan menyampaikan bahwa tugas pemerintah saat ini mencakup Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
“Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) adalah satu-satunya perwakilan sah rakyat kami dan tetap menjadi otoritas yang bertanggung jawab atas urusan politik, negosiasi, dan rekonsiliasi Palestina,” kata Abbas yang juga menjabat ketua PLO tersebut. Pemerintahan baru Palestina menggantikan pemerintahan sebelumnya, dipimpin oleh Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri dari posisi perdana menteri pada Februari 2024.
AL ARABIYA | WAFA
Pilihan editor: Mahmoud Abbas Menuntut Israel Secepatnya Tarik Pasukan dari Jalur Gaza
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
