Irlandia
Februari lalu, PM Irlandia Taoiseach Leo Varadkar mengatakan bahwa meskipun kasus genosida yang dilakukan oleh Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional “ada dalam agenda”, diskusi juga sedang diadakan mengenai kemungkinan mengakui Palestina sebagai sebuah negara. .
Varadkar mengatakan bahwa “sejumlah negara Uni Eropa yang bertindak bersama untuk mengakui Palestina dapat memungkinkan terjadinya negosiasi yang lebih setara, setelah perang berakhir di Gaza, melalui solusi dua negara”.
Varadkar mengatakan bahwa pendapat mengenai konflik di Gaza “beragam” dan bahwa negara-negara memandang isu-isu terkait Israel dan Palestina berdasarkan sejarah nasional mereka.
“Kita perlu memahami bahwa kita melihat sesuatu dengan cara tertentu, karena berbagai alasan. Jerman, Austria, melihat segala sesuatunya dalam konteks peristiwa tahun 1940an. Negara-negara lain yang pernah mengalami serangan dari kelompok fundamentalis Islam, sekutu Hamas, jelas melihat hal yang berbeda juga,” ujarnya.
Slovenia
Berbicara setelah pertemuan puncak, Perdana Menteri Slovenia Robert Golob mengatakan dia yakin banyak hal yang bisa dilakukan "dalam minggu depan" untuk memperkuat dukungan politik bagi negara Palestina di PBB. Golob menambahkan bahwa dia “yakin” bahwa kondisi untuk membentuk pemerintahan baru di Palestina akan “matang” akan terjadi “dalam beberapa minggu, mungkin sebulan” lagi.
Malta
Malta, bersama dengan negara-negara timur seperti Bulgaria, Republik Ceko, Rumania dan Slovakia, telah mengakui hak warga Palestina untuk menjadi negara sejak 1988, namun belum pernah menerapkannya.
Malta siap mengakui Palestina sebagai sebuah negara, kata Kantor Perdana Menteri pada hari Jumat.
Deklarasi tersebut disampaikan setelah Perdana Menteri Robert Abela bertemu dengan para pemimpin Spanyol, Irlandia, dan Slovenia untuk membahas perkembangan terkini di Gaza dan Timur Tengah. Malta telah lama menganjurkan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah.
EURONEWS | THE JOURNAL | MALTA INDEPENDENT
Pilihan Editor: Dewan Keamanan PBB Kembali Voting Soal Gencatan Senjata di Gaza, AS Dibujuk Tidak Veto Lagi?
