TEMPO.CO, Jakarta - Suasana politik di Vietnam yang tadinya tenang telah berubah menjadi kekacauan dengan pengunduran diri presiden kedua secara paksa hanya dalam waktu satu tahun di tengah intrik politik yang terus-menerus.
Gejolak politik membuat investor asing gelisah di negara di mana mereka telah memberikan investasi ratusan miliar dolar, sebagian besar di pabrik-pabrik yang mengekspor ke Amerika dan Eropa.
Diperkirakan tidak ada perubahan besar dalam kebijakan-kebijakan utama, seperti urusan luar negeri atau keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi asing, namun perombakan yang tidak dapat diprediksi dapat merusak kredibilitas para pemimpin dan memperlambat birokrasi yang sudah rumit, kata beberapa analis.
Presiden Menjadi Jabatan “Terkutuk”
Vo Van Thuong, 53 tahun, dipecat oleh Partai Komunis yang berkuasa karena melakukan kesalahan yang tidak disebutkan secara spesifik, setelah ia hanya menjabat selama satu tahun.
Ia dipandang sebagai bintang yang sedang naik daun, anggota termuda di Politbiro partai yang perkasa, dan anak didik ketua partai Nguyen Phu Trong. Kejatuhannya terjadi secara tiba-tiba seperti kenaikannya dari posisi yang relatif rendah dalam jajaran partai.
Sebelum dia, Nguyen Xuan Phuc juga secara tak terduga terpaksa mengundurkan diri tahun lalu karena "pelanggaran dan kesalahan", setelah kurang dari dua tahun menjabat sebagai presiden. Dia dipuji karena mendukung reformasi pro-bisnis pada jabatan sebelumnya sebagai perdana menteri.
Pada 2018, presiden saat itu, Tran Dai Quang, tiba-tiba meninggal dunia pada usia 61 tahun, sehingga mendorong Trong untuk memangku jabatan presiden selama beberapa tahun.
Siapa yang Berkuasa di Vietnam
Vietnam tidak memiliki penguasa tertinggi dan secara resmi dipimpin oleh empat "pilar" - ketua partai, presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen.
Sekretaris Jenderal Partai adalah tokoh paling berkuasa di Vietnam. Trong, yang menjabat sebagai ketua saat ini, adalah seorang ideolog Marxis-Leninis berusia 79 tahun yang mulai menjabat pada 2011 dan baru-baru ini terkenal karena kampanye anti-korupsinya yang “membakar tungku” yang telah menyebabkan ratusan pejabat senior dan eksekutif perusahaan dituntut. Masa jabatan ketiganya dijadwalkan berakhir pada tahun 2026.
Presiden memegang peran seremonial selama lima tahun, namun dapat membangun hubungan pribadi dengan para pemimpin asing, menandatangani perjanjian internasional dan mewakili negara dalam pertemuan tingkat tinggi.
Perdana menteri memiliki kekuasaan eksekutif dan memainkan peran penting dalam membentuk undang-undang. Perdana Menteri saat ini, Pham Minh Chinh, 65 tahun, adalah seorang petugas keamanan karir yang telah memimpin pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 5,2% sejak ia menjabat pada tahun 2021.
Ketua Majelis Nasional adalah Vuong Dinh Hue, 67 tahun, seorang ekonom terlatih dan mantan wakil perdana menteri, yang disebut-sebut sebagai calon sekretaris partai. Parlemen sering kali memberikan stempel pada keputusan partai, namun mereka dapat secara signifikan mengubah undang-undang yang diusulkan dan bahkan memblokirnya.
