Hambatan Menuju Perdamaian
Keputusan untuk melakukan perubahan tersebut kini menggarisbawahi rasa frustrasi pemerintahan Biden yang semakin besar terhadap Netanyahu. Pemimpin Israel semakin berselisih dengan pendukung terbesarnya, Presiden AS Joe Biden, mengenai sejumlah masalah konflik Israel Hamas.
Meskipun ada tekanan AS untuk tidak menduduki kembali Gaza, Netanyahu berulang kali mengatakan Israel akan menjaga keamanan di wilayah padat penduduk tersebut setelah perang berakhir. Dia juga menolak untuk menerima perjanjian damai yang membayangkan negara Israel dan Palestina hidup berdampingan.
Washington telah berulang kali memperingatkan para pejabat Israel bahwa perluasan permukiman merupakan hambatan bagi perdamaian dan bahwa Israel harus bertindak untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Baru-baru ini mereka menjatuhkan sanksi terhadap empat pria Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan terhadap pemukim.
Kementerian luar negeri Palestina mengecam pengumuman pemukiman Israel pekan lalu, dan mengatakan hal itu merusak peluang solusi dua negara.
Kelompok advokasi Israel Peace Now, yang memantau perluasan pemukiman, mengatakan bulan lalu bahwa telah terjadi lonjakan aktivitas pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober.
"Dari sudut pandang kebijakan, kami selalu menegaskan bahwa kami percaya permukiman adalah penghalang perdamaian dan bahwa hal itu melemahkan, bukannya memperkuat, keamanan Israel," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada Senin, ketika ditanya mengapa pemerintah membutuhkan waktu tiga tahun untuk membuat perubahan.
“Sebagai pertanyaan hukum, ini adalah sesuatu yang telah ditinjau di departemen ini selama beberapa waktu,” kata Miller. Dia enggan menyebutkan kapan peninjauan tersebut dimulai.
REUTERS
Pilihan Editor: Media Asing Soroti Pemberian Pangkat Jenderal Bintang Empat Prabowo oleh Jokowi
