TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 dunia kemarin dimulai dari pengamat asing yang menyebut capres Prabowo Subianto akan memilih kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya Joko Widodo. Bila Jokowi lebih mengutamakan ekonomi, Prabowo akan berbeda.
Berita top 3 dunia adalah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong mengucapkan selamat ke Prabowo. Keduanya disebut memiliki kemiripan. Apa saja?
Terakhir dari top 3 dunia adalah PM India Narendra Modi memberi ucapan selamat ke Prabowo. Ia juga disebut mirip dengan Prabowo. Berikut selengkapnya:
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan pasangannya Gibran Rakabuming Raka unggul dalam pemilihan presiden atau pilpres 2024 versi real count Komisi Pemilihan Umum yang sudah mencapai 73,5 persen penghitungan suara hingga hari ini, Rabu, 21 Februari 2024. Data di website KPU, Prabowo-Gibran meraup suara 58,77 persen. Ia unggul di atas dua pesaingnya pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dengan 24,24 persen dari Ganjar Pranowo - Mahfud MD degan 16,99 persen suara.
Meski belum diumumkan, Prabowo sudah memberi pidato kemenangan. Bekas jenderal Angkatan Darat berusia 72 tahun ini pernah dilarang masuk Amerika Serikat karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. “Tujuan paling penting dari demokrasi adalah memberikan rakyat pemimpin dan wakil yang mereka inginkan,” kata Prabowo. “Saya berharap semua pihak memahami tujuan yang lebih besar.”
Prabowo telah menampilkan dirinya sebagai sekutu setia Presiden Joko Widodo. Ia menjabat sebagai menteri pertahanan selama lima tahun terakhir. Sebagian besar kampanye pemilunya pada 2024 berfokus pada kelanjutan proyek dan meneruskan kebijakan Jokowi.
Namun menurut sejumlah pengamat politik yang dilansir dari CNN, Jokowi dan Prabowo amat berbeda arah politik dan kepribadian.
Tom Pepinsky, profesor pemerintahan dan direktur Program Asia Tenggara di Cornell University, mengungkapkan ketika Jokowi memenangkan pemilu pada 2014, ia disamakan dengan Barack Obama yang mengambil platform perubahan. Jokowi menjadi presiden terpilih pertama dalam sejarah Indonesia yang tidak memiliki ikatan dengan elit politik atau militer.
Baca di sini selengkapnya.
Berita Selanjutnya
Artikel Terkait
-
Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo
-
Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan
-
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
-
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja
-
Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo
1 jam lalu
Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.
Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan
2 jam lalu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.
Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club
2 jam lalu
Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan
Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja
2 jam lalu
Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu
3 jam lalu
Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.
Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan
3 jam lalu
Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.
Soal Tawaran Jadi Menteri, Anies Baswedan: Wong Diundang Saja Tidak
6 jam lalu
Anies mengatakan belum ada rencana bertemu Prabowo. Masih konsentrasi menata langkah ke depan.
Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu
6 jam lalu
Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Anies Sebut Tetap Berada di Jalan Perubahan
6 jam lalu
Anies mengatakan enggan mendahului sikap apakah bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo.
Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk
6 jam lalu
Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.