TEMPO.CO, Jakarta - Australia akan memberlakukan undang-undang yang memberikan pekerja hak untuk mengabaikan telepon dan pesan yang tidak masuk akal dari atasan mereka di luar jam kerja tanpa penalti, dan berpotensi dikenakan denda bagi pemberi kerja yang melanggar aturan tersebut.
“Hak untuk memutuskan hubungan” adalah bagian dari serangkaian perubahan terhadap undang-undang hubungan industrial yang diusulkan oleh pemerintah federal melalui rancangan undang-undang parlemen, yang dikatakan akan melindungi hak-hak pekerja dan membantu memulihkan keseimbangan kehidupan-pekerjaan.
Undang-undang serupa yang memberikan hak kepada karyawan untuk mematikan perangkat mereka sudah berlaku di Prancis, Spanyol, dan negara-negara lain di Uni Eropa.
Mayoritas senator kini telah menyatakan dukungan terhadap undang-undang tersebut, kata Menteri Ketenagakerjaan Tony Burke dari partai Buruh kiri-tengah yang berkuasa dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 7 Februari 2024.
Ketentuan tersebut menghentikan karyawan untuk bekerja lembur tanpa bayaran melalui hak untuk memutuskan kontak yang tidak wajar di luar jam kerja, kata Burke.
“Apa yang kami katakan hanyalah bahwa seseorang yang tidak dibayar 24 jam sehari tidak boleh dihukum jika mereka tidak online dan hadir 24 jam sehari,” kata Perdana Menteri Anthony Albanese kepada wartawan pada Rabu pagi.
RUU tersebut diperkirakan akan diajukan ke parlemen akhir pekan ini.
RUU ini juga mencakup ketentuan-ketentuan lain seperti jalur yang lebih jelas dari pekerjaan sementara ke pekerjaan permanen dan standar minimum bagi pekerja sementara dan sopir truk.
Beberapa politisi, kelompok pengusaha dan pemimpin perusahaan memperingatkan bahwa hak untuk memutuskan hubungan dengan ketentuan ini merupakan tindakan yang berlebihan dan akan melemahkan upaya menuju sistem kerja fleksibel dan berdampak pada daya saing.
Partai Hijau yang berhaluan kiri, yang mendukung peraturan tersebut dan merupakan pihak pertama yang mengusulkannya tahun lalu, mengatakan bahwa hal ini merupakan kemenangan besar bagi partai tersebut. Sebuah kesepakatan telah dicapai antara Partai Buruh, partai-partai kecil dan independen untuk mendukung RUU ini, kata pemimpin Partai Hijau Adam Bandt di Twitter.
“Warga Australia rata-rata bekerja lembur selama enam minggu tanpa dibayar setiap tahunnya,” kata Bandt.
Itu setara dengan lebih dari A$92 miliar (sekitar Rp 940 triliun) upah yang belum dibayar di seluruh perekonomian, tambahnya.
"Waktu itu milikmu. Bukan bosmu."
REUTERS
Pilihan Editor: Pengungsi Ukraina di Jerman Belum Terserap Sektor Tenaga Kerja
