TEMPO.CO, Jakarta - Lai Ching-te berhasil memenangkan pemilihan Presiden Taiwan yang berlangsung pada 13 Januari 2024. Lai Ching-te, kemungkinan akan menghadapi tugas terberatnya saat ia menjabat pada Mei dan harus menghadapi kemarahan Cina yang telah berulang kali mengecamnya sebagai orang yang berbahaya.
Lai, yang memenangkan pemilu hari Sabtu , berulang kali mengatakan selama kampanye bahwa ia ingin mempertahankan status quo dengan Cina. Dia menawarkan untuk berbicara dengan Beijing.
“Kami tidak ingin bermusuhan dengan Cina, kami bisa menjadi teman,” kata Lai, yang dikenal dengan nama Inggrisnya William, kepada stasiun televisi Taiwan pada Juli.
Namun dalam pandangan Beijing, Lai, 64 tahun, adalah seorang separatis dan “pembuat onar” atas komentar yang pertama kali dia sampaikan pada tahun 2017 sebagai perdana menteri. Lai pernah mengatakan tentang menjadi “pekerja” untuk kemerdekaan formal Taiwan.
Tahun berikutnya Lai mengatakan kepada parlemen bahwa dia adalah "pekerja praktis untuk kemerdekaan Taiwan." Hal ini menyebabkan salah satu surat kabar Cina, Global Times yang banyak dibaca, menyerukan Cina untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Lai. Global Times juga meminta agar Lai diadili berdasarkan Undang-Undang Anti-Pemisahan Cina tahun 2005.
Lai bersikukuh bahwa yang dia maksud hanyalah Taiwan sudah menjadi negara merdeka. Dalam kampanyenya, ia berpegang pada kalimat Presiden Tsai Ing-wen bahwa Republik Cina, nama resmi Taiwan, dan Republik Rakyat Cina “tidak saling tunduk”.
Berdasarkan konstitusi Taiwan, Republik Cina adalah negara berdaulat, sebuah pandangan yang dianut oleh semua partai politik utama Taiwan. Pemerintah Republik Cina melarikan diri ke Taiwan pada 1949 setelah kalah perang saudara melawan komunis Mao Zedong, yang mendirikan Republik Rakyat Cina.
Selama kampanyenya, Lai mengatakan dia akan tetap berpegang pada cara Presiden Tsai dalam menawarkan pembicaraan dengan Cina dan menjaga perdamaian dan status quo. Ia juga berjanji untuk mempertahankan Taiwan dan menegaskan kembali bahwa hanya rakyatnya yang dapat menentukan masa depan pulau tersebut.
REUTERS
Pilihan editor: Sekutu Putin Ultimatum Inggris: Kirim Pasukan ke Ukraina Berarti Perang!
