TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok wisatawan dari Rusia siap menjadi yang pertama yang diizinkan masuk ke Korea Utara sejak penguncian perbatasan anti-pandemi dimulai pada awal 2020, menurut sebuah postingan dari otoritas provinsi Rusia dan pemandu wisata Barat.
Korea Utara menerapkan beberapa kontrol perbatasan yang paling ketat di dunia selama penyebaran COVID-19, dan belum sepenuhnya membuka kembali akses bagi orang asing.
Perjalanan tersebut, yang diiklankan oleh sebuah lembaga yang berbasis di Vladivostok, diatur ketika gubernur wilayah timur jauh Rusia, Primorsky Krai, yang berbatasan dengan Korea Utara, mengunjungi Pyongyang untuk melakukan pembicaraan pada Desember, kata pemerintah daerah tersebut dalam sebuah postingan di Telegram minggu ini.
Tur empat hari tersebut akan berangkat pada 9 Februari dan mencakup pemberhentian di Pyongyang dan resor ski, menurut rencana perjalanan online.
Simon Cockerell, manajer umum Koryo Tours yang berbasis di Beijing, yang tidak terlibat dalam perjalanan tersebut, mengatakan kepada Reuters bahwa mitranya di Korea Utara telah mengonfirmasi bahwa kunjungan Rusia akan dilakukan dalam keadaan khusus.
“Ini merupakan pertanda baik, namun saya ragu untuk mengatakan bahwa hal ini akan mengarah pada pembukaan yang lebih luas karena keadaan khusus untuk perjalanan kali ini,” katanya. “Tetapi mengingat tidak ada wisatawan yang berkunjung selama lebih dari empat tahun, perjalanan wisata apa pun dapat dipandang sebagai langkah maju yang positif.”
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dalam pertemuan puncak di Rusia timur pada September, di mana mereka berjanji memperdalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan militer meskipun ada sanksi internasional.
Pariwisata sebagian besar tidak terpengaruh oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang membatasi bisnis dengan Korea Utara terkait program senjata nuklir dan rudal balistiknya.
Setahun sebelum pandemi dimulai, Korea Utara mengalami lonjakan wisatawan Cina yang mungkin telah memberikan pendapatan tambahan hingga $175 juta kepada negara yang kekurangan uang pada tahun 2019, menurut perkiraan NK News yang berbasis di Seoul.
REUTERS
Pilihan Editor: Aliansi Pemberontak Myanmar Setuju Gencatan Senjata dengan Junta Militer
