Negara Bagian India Potong Gaji Beberapa Guru Madrasah

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas negara bagian paling padat penduduk menghentikan beberapa pembayaran kepada guru mata pelajaran seperti matematika dan sains di sekolah agama Islam, yang dikenal sebagai madrasah, setelah berakhirnya skema pemerintah federal.

Penghentian pendanaan, yang berdampak pada lebih dari 21.000 guru di Uttar Pradesh, terjadi ketika pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, yang mulai menjabat pada tahun 2014, mengincar kemenangan untuk ketiga kalinya berturut-turut dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada Mei.

Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, India berhenti mendanai skema tersebut pada bulan Maret 2022, setelah menghentikan persetujuan proposal baru empat tahun sebelumnya. Namun masih belum jelas mengapa pemerintah negara bagian tersebut baru berhenti membayar bagiannya.

“Keputusan untuk menghentikan skema ini akan membawa kita kembali ke awal,” Iftikhar Ahmed Javed, kepala dewan pendidikan madrasah di negara bagian tersebut, mengatakan kepada Reuters. “Siswa dan guru Muslim akan kembali ke masa 30 tahun yang lalu.”

Kantor Modi, yang pemerintahannya mengumpulkan dana untuk program tersebut hingga mencapai rekor sekitar 3 miliar rupee ($36 juta) pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2016, tidak menanggapi permintaan komentar.

Kementerian urusan minoritas India, yang menjalankan program tersebut hingga ditutup, juga tidak menanggapi email tersebut.

Guru-guru di Uttar Pradesh belum menerima pembayaran skema pemerintah federal selama enam tahun terakhir, kata Javed kepada Modi dalam sebuah surat pada Rabu, mendesak kebangkitannya kembali.

Namun mereka “melakukan tugasnya dengan lancar dengan harapan kebaikan hati Anda akan menyelesaikan masalah ini,” tambah Javed, yang juga sekretaris nasional Front Minoritas di Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu yang dipimpin Modi.

Muslim adalah minoritas di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, berjumlah sekitar 14% dari total populasi 1,42 miliar jiwa, dan mereka mencakup hampir seperlima populasi Uttar Pradesh, yang juga dipimpin oleh BJP.

Hingga saat ini, negara bagian telah membayar sejumlah uang bulanan hingga 3.000 rupee ($36), serta hingga 12.000 rupee dari pemerintah federal, kepada lebih dari 21.200 guru madrasah yang mengajar mata pelajaran sains, matematika, IPS, bahasa Hindi, dan bahasa Inggris.

Seorang pejabat senior informasi negara bagian tidak memberikan komentar langsung mengapa Uttar Pradesh hanya menghentikan pembayaran pada minggu ini.

Insiden ini terjadi ketika pihak berwenang di negara bagian Assam di timur laut, yang juga diperintah oleh BJP, mengubah ratusan sekolah agama Islam menjadi sekolah konvensional, meskipun ada protes dari oposisi dan kelompok Muslim.

Banyak madrasah yang didanai oleh sumbangan dari anggota komunitas Muslim.

• 1
• 2
• Selanjutnya