TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan demokrasi dan stabilitas di Myanmar menjadi kunci penyelesaian isu pengungsi Rohingya. Hal tersebut dia sampaikan pada Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Bandung pada Senin, 8 Januari 2024.
“Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya, agar mereka dapat kembali ke rumah mereka secara bermartabat,” katanya.
Ribuan pengungsi Rohingya telah meninggalkan kamp-kamp padat di Cox’s Bazar di pantai tenggara Bangladesh ke Indonesia secara berangsur-angsur sejak November 2023.
Sebelumnya, mereka mengungsi ke Bangladesh dari Myanmar. Namun sejak militer Myanmar melakukan serangan bersenjata berskala besar terhadap warga Rohingya pada 2017, mereka terpaksa meninggalkan rumah mereka di Negara Bagian Rakhine.
Rohingya adalah etnis minoritas muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha.
Meskipun telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, etnis Rohingya tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi dan tidak diberi kewarganegaraan sejak 1982, menjadikan mereka populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia.
Selain isu Rohingya, Myanmar sedang berada di bawah kudeta junta militer sejak Februari 2021. Junta merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menghancurkan satu dekade demokrasi dan reformasi di Myanmar.
Kemarahan atas tindakan keras militer pun memicu gerakan perlawanan dan intensifikasi pertempuran dengan kelompok pemberontak etnis minoritas.
Kelompok pemberontak telah melancarkan serangan terkoordinasi sejak Oktober 2023 terhadap pos-pos militer junta di negara bagian Shan yang berbatasan dengan Cina, juga di Rakhine bagian barat.
Retno mengatakan perkembangan di Myanmar tentu terus menjadi perhatian Indonesia. Selama keketuaan di ASEAN, dia mengatakan Indonesia telah berinteraksi dengan lebih dari 265 pemangku kepentingan dalam isu Myanmar dalam rangka mendorong kemajuan implementasi Konsensus Lima Poin (5PC).
Para pemimpin ASEAN menyepakati konsensus ini pada April 2021 sebagai rencana perdamaian dalam mengatasi krisis di Myanmar, yang berlangsung sejak junta militer melancarkan kudeta.
Konsensus terdiri dari lima poin yakni dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman Utusan Khusus ke Myanmar.
“Komitmen Indonesia untuk membantu Myanmar keluar dari krisis goes beyond our chairmanship,” katanya, menyebut bahwa penanganan Indonesia dalam hal ini telah melampaui perannya sebagai Ketua ASEAN.
Dia pun membahas pertemuannya dengan Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) di Jenewa, Swiss pada Desember 2023, ketika dia menekankan bahwa diperlukan sebuah kerja sama yang kuat antara negara kawasan dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan pengungsi Rohingya.
Perpindahan lanjutan pengungsi Rohingya atau secondary movement ke Indonesia, katanya, akhir-akhir ini diduga kuat terjadi karena kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pilihan Editor: Kemenkopolhukam Sebut Perdagangan Orang Pengungsi Rohingya di Aceh Terhubung ke Cox's Bazar
NABIILA AZZAHRA A.
