TEMPO.CO, Jakarta - Maine pada Kamis, 28 Desember 2023, mendiskualifikasi Donald Trump dari pemungutan suara di negara bagian pada pemilihan pendahuluan presiden AS tahun depan, dan menjadi negara bagian kedua yang melarang mantan presiden tersebut atas perannya dalam serangan terhadap gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.
Sekretaris Negara Maine Shenna Bellows, seorang Demokrat, menyimpulkan bahwa Trump, calon terdepan dalam nominasi presiden dari Partai Republik, menghasut pemberontakan ketika dia menyebarkan klaim palsu tentang penipuan pemilih pada pemilu 2020 dan kemudian mendesak para pendukungnya untuk berbaris di Capitol untuk melakukan demonstrasi. menghentikan anggota parlemen untuk mengesahkan suara.
“Konstitusi AS tidak menoleransi serangan terhadap fondasi pemerintahan kita,” tulis Bellows dalam putusan setebal 34 halaman.
Keputusan tersebut dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi negara bagian, dan Bellows menangguhkan keputusannya sampai pengadilan memutuskan masalah tersebut.
Tim kampanye Trump mengatakan akan segera mengajukan keberatan terhadap keputusan yang "mengerikan" tersebut.
Pengacara Trump membantah bahwa Trump terlibat dalam pemberontakan dan berpendapat bahwa pernyataannya kepada para pendukungnya pada hari kerusuhan tahun 2021 dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat.
Keputusan tersebut diambil setelah sekelompok mantan anggota parlemen Maine mengatakan bahwa Trump harus didiskualifikasi berdasarkan ketentuan Konstitusi AS yang melarang orang memegang jabatan jika mereka terlibat dalam “kerusuhan atau pemberontakan” setelah sebelumnya bersumpah kepada Amerika Serikat.
Mantan anggota parlemen – Kimberley Rosen, Thomas Saviello dan Ethan Strimling – mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Bellows “berdiri di sisi demokrasi dan konstitusi kita dalam keputusannya untuk melarang mantan Presiden Donald Trump memberikan suara di Maine.”
Rosen dan Saviello keduanya adalah mantan senator negara bagian dari Partai Republik. Strimling adalah mantan senator negara bagian Demokrat.
Keputusan tersebut hanya berlaku pada pemilihan pendahuluan di Maine pada bulan Maret, namun hal ini dapat mempengaruhi status Trump pada pemilihan umum bulan November. Keputusan tersebut kemungkinan besar akan menambah tekanan pada Mahkamah Agung AS untuk menyelesaikan pertanyaan mengenai kelayakan Trump secara nasional berdasarkan ketentuan konstitusi yang dikenal sebagai Bagian 3 dari Amandemen ke-14.
Mayoritas konservatif 6-3 di pengadilan mencakup tiga hakim yang dicalonkan oleh Trump.
Trump telah didakwa baik dalam kasus federal maupun di Georgia atas perannya dalam upaya membatalkan pemilu tahun 2020, namun dia belum didakwa melakukan pemberontakan terkait serangan 6 Januari. Dia memimpin jajak pendapat dengan selisih besar dalam perebutan nominasi Partai Republik.
