TEMPO.CO, Jakarta - Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB mengenai tuntutan gencatan senjata kemanusiaan segera dalam perang Israel Hamas ditunda beberapa jam pada Jumat hingga setelah pertemuan yang direncanakan antara para menteri Arab dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
Amerika Serikat – yang memiliki hak veto di DK PBB – mengatakan pihaknya saat ini tidak mendukung tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh badan beranggotakan 15 negara tersebut terkait konflik antara sekutunya Israel dan kelompok militan Islam Hamas di Gaza, daerah kantong Palestina. Dewan bulan lalu menyerukan penghentian sementara pertempuran untuk memungkinkan akses bantuan.
Amerika Serikat dan Israel menentang gencatan senjata karena mereka yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan pembebasan sandera yang disandera oleh Hamas dalam serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober.
“Meskipun Amerika Serikat sangat mendukung perdamaian yang langgeng, di mana baik Israel dan Palestina dapat hidup dalam damai dan aman, kami tidak mendukung seruan untuk segera melakukan gencatan senjata,” kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada dewan tersebut.
“Hal ini hanya akan menjadi bibit bagi perang berikutnya karena Hamas tidak memiliki keinginan untuk melihat perdamaian yang bertahan lama,” katanya.
Dewan tersebut sekarang akan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab pada pukul 17.30. (22.30 GMT) - tepat setelah Blinken bertemu di Washington dengan para menteri dari Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Otoritas Palestina dan Turki.
“Hari ini dewan ini akan melakukan pemungutan suara, dan akan mempunyai kesempatan untuk menanggapi seruan yang memekakkan telinga di seluruh dunia untuk mengakhiri kekerasan ini,” kata Wakil Duta Besar UEA untuk PBB Mohamed Abushahab kepada dewan tersebut.
Untuk dapat diadopsi, resolusi Dewan Keamanan memerlukan setidaknya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari lima anggota tetap – Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis atau Inggris.
