TEMPO.CO, Jakarta - Israel pada Rabu, 6 Desember 2023, mengumumkan keputusannya untuk mencabut visa tinggal Koordinator Kemanusiaan PBB Lynn Hastings.
“Seseorang yang tidak mengutuk Hamas atas pembantaian brutal 1.200 warga Israel … namun malah mengutuk Israel, negara demokratis yang melindungi warganya, tidak dapat bertugas di PBB dan tidak dapat memasuki Israel!” tulis Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen pada X.
Namun insiden tersebut hanyalah yang terbaru dari serangkaian bentrokan Israel dengan PBB mengenai perang di Gaza dengan cara yang tidak biasa terjadi di negara-negara anggota badan global tersebut.
Pengusiran Hastings
Hastings mengatakan pada Senin bahwa “kondisi yang diperlukan untuk mengirimkan bantuan kepada masyarakat Gaza tidak ada”.
Pejabat PBB tersebut juga memperingatkan bahwa “Jika memungkinkan, skenario yang lebih mengerikan akan terjadi, di mana operasi kemanusiaan mungkin tidak dapat meresponsnya.” Dia mengacu pada dimulainya kembali pengeboman Israel di Gaza setelah berakhirnya jeda sementara pertempuran antara Israel dan Hamas.
Tanggapan Israel – yang secara efektif melakukan pengusiran Hastings dari wilayah pendudukan Palestina – menandai kemunduran terbaru terhadap hubungan erat mereka dengan PBB.
Duta Besar Israel Menuduh Sekjen PBB Bias
Pada tanggal 25 Oktober, duta besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan bahwa negaranya akan menolak visa bagi pejabat PBB setelah Sekretaris Jenderal badan tersebut Antonio Guterres mengkritik Israel karena memerintahkan warga sipil untuk mengungsi dari utara ke selatan Gaza.
Guterres juga mengatakan serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober tidak terjadi “dalam ruang hampa” karena Palestina telah “menjadi sasaran pendudukan yang menyesakkan selama 56 tahun”.
Sebelumnya, pada 18 Oktober, setelah pengeboman Rumah Sakit Ahli Arab di Gaza, Guterres menyerukan gencatan senjata segera di wilayah tersebut, dan mengutuk hukuman kolektif terhadap warga Palestina.
Kemudian, pada tanggal 14 November, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan bahwa Guterres tidak layak memimpin PBB karena dia tidak berbuat cukup banyak untuk mengecam Hamas.
Guru UNRWA Dituduh Menyembunyikan Sandera
Jurnalis Israel Almog Boker menuduh pada 29 November bahwa salah satu tawanan yang dibebaskan selama jeda sementara ditahan oleh seorang guru di sebuah sekolah yang dikelola oleh Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
UNRWA mengeluarkan pernyataan pada tanggal 1 Desember, menyebut tuduhan ini tidak berdasar. “UNRWA dan badan-badan lain di PBB telah meminta jurnalis tersebut untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai apa yang kami anggap sebagai tuduhan yang sangat serius. Meskipun telah berulang kali diminta, jurnalis tersebut belum memberikan tanggapan,” kata pernyataan itu.