Israel Tak Mau Perpanjang Visa Pejabat Tinggi PBB untuk Bantuan Kemanusiaan

TEMPO.CO, Jakarta - Israel telah mengatakan kepada PBB bahwa mereka tidak akan memperbarui visa bagi pejabat tinggi bantuan kemanusiaan PBB untuk Jalur Gaza Palestina dan Tepi Barat, kata juru bicara PBB pada Jumat, 1 Desember 2023.

Lynn Hastings, kelahiran Kanada, adalah seorang pejabat veteran PBB, telah menjabat sebagai wakil koordinator khusus untuk proses perdamaian Timur Tengah dan koordinator kemanusiaan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina selama hampir tiga tahun.

“Kami telah diberitahu oleh pihak berwenang Israel bahwa mereka tidak akan memperbarui visa Hastings melewati tanggal jatuh tempo pada akhir bulan ini,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.

Dia mengatakan staf PBB tidak memperpanjang masa berlaku visa mereka di negara mana pun, namun menekankan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memiliki kepercayaan penuh pada Hastings. Dujarric tidak mengatakan apakah Hastings akan digantikan.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel menuduh PBB bersikap bias dan menggambarkan tanggapan PBB yang "memalukan" terhadap serangan militan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang.

“Itulah mengapa Israel memutuskan untuk memeriksa – satu per satu – visa yang dikeluarkan untuk perwakilan PBB,” kata juru bicara tersebut.

Pada akhir Oktober, Kementerian Luar Negeri Israel menuduh Hastings – dalam sebuah postingan di media sosial – gagal bersikap netral dan objektif, namun ditolak oleh PBB.

"Anda telah melihat beberapa serangan publik terhadap dirinya di Twitter yang sama sekali tidak dapat diterima," kata Dujarric. “Serangan langsung terhadap personel PBB di mana pun di seluruh dunia tidak dapat diterima dan membahayakan nyawa orang lain.”

Guterres pada Rabu memperingatkan Dewan Keamanan PBB bahwa Jalur Gaza, yang dikuasai Hamas, berada di tengah-tengah “bencana kemanusiaan yang besar.”

Sejak serangan 7 Oktober, Israel memfokuskan pembalasannya terhadap Hamas di Gaza, membombardirnya dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat.

Lebih dari 15.000 orang dipastikan tewas, sekitar 40% di antaranya berusia di bawah 18 tahun, menurut otoritas kesehatan Palestina yang dianggap dapat dipercaya oleh PBB. Banyak lainnya yang dikhawatirkan terkubur di bawah reruntuhan.

REUTERS

Pilihan Editor: Meta Masih Terseok-seok Atasi Akun Pedofil