3. Prancis Buka Opsi untuk Pembicaraan Uni Eropa tentang Sanksi untuk Pemukim Israel
Data PBB menunjukkan bahwa serangan harian pemukim meningkat lebih dari dua kali lipat sejak serangan mendadak Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober dan serangan berikutnya terhadap daerah kantong Palestina di Gaza. Lebih dari 200 warga Palestina tewas dalam kekerasan tahun ini, termasuk serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal Yahudi.
“Kami percaya bahwa komunitas internasional mempunyai peran untuk mengakhiri tindakan kekerasan yang sangat mengganggu stabilitas kawasan, namun juga merugikan prospek solusi dua negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Anne-Claire Legendre dalam sebuah pengarahan media mingguan.
Dia mengatakan tidak ada pilihan yang dikecualikan, termasuk sanksi Uni Eropa terhadap individu yang melakukan kekerasan.
Israel merebut Tepi Barat dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan sejak itu berada di bawah pendudukan militer, sementara permukiman Yahudi terus berkembang. Palestina membayangkan Tepi Barat sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan, termasuk Gaza dan Yerusalem Timur.
Sumber diplomatik Prancis mengatakan Paris mendukung sanksi Uni Eropa, namun perdebatan mengenai masalah ini di blok tersebut belum dimulai.
Amerika Serikat menyatakan siap mengeluarkan larangan visa terhadap “ekstremis” yang menyerang warga sipil di Tepi Barat.
Seorang diplomat Eropa memperingatkan bahwa meskipun Prancis ingin mendorong gagasan tersebut, beberapa anggota blok tersebut tidak.
Namun, diplomat tersebut mengatakan bahwa dengan beberapa negara yang menentang tindakan tertentu yang diusulkan terhadap Hamas, upaya untuk menargetkan pemukim dapat meyakinkan mereka yang ragu bahwa pendekatan tersebut seimbang.
Legendre juga mengatakan pembicaraan sedang berjalan di Brussels untuk menjatuhkan sanksi – pembekuan aset dan larangan perjalanan – terhadap komandan Hamas.
Upaya juga sedang dilakukan bersama Eropa dan sekutu lainnya untuk memotong pendanaan bagi Hamas, termasuk melalui platform No Money for Terror, dan untuk mengatasi propaganda Hamas di media sosial.
No Money for Terror adalah koalisi ad hoc yang dibentuk pada tahun 2018 dengan tujuan memerangi pendanaan terorisme.
Prancis pada 13 November menjatuhkan sanksi di tingkat nasional terhadap komandan militer Hamas Mohammed Deif dan wakilnya, Marwan Issa.
Dua diplomat mengatakan tujuannya adalah memasukkan mereka ke dalam daftar teroris yang dikenai sanksi Uni Eropa pada pertengahan Desember. Orang-orang lain juga sedang diperiksa, namun dokumen hukumnya akan memakan waktu lebih lama untuk dipersiapkan, kata mereka.
REUTERS
Pilihan editor: Tentara Israel Ubah Bangunan di Gaza Jadi Sinagoga Kuil Abraham
