Jeda Kemanusiaan
Di debat tingkat tinggi pada Rabu mendatang, Indonesia sekali lagi akan mencoba untuk mendorong Dewan Keamanan untuk “melakukan lebih dari apa yang sekarang sudah dilakukan”.
“Sudah ada Resolusi DK PBB 2712 yang menghasilkan empat hari jeda kemanusiaan, pelepasan sandera, dan lain-lain yang sudah berlangsung dan akan berhenti besok,” ujar Retno saat ditemui di Gedung DPR usai rapat. “Oleh karena itu, kita perlu kembali meminta DK PBB melakukan sesuatu yang lebih, karena situasi kemanusiaan sudah sangat jelek di Gaza.”
Jeda kemanusiaan empat hari yang disetujui antara pasukan Israel dan kelompok pejuang Hamas tercapai setelah dimediasi oleh Qatar, yang telah memimpin negosiasi sekaligus berkoordinasi dengan kekuatan regional dan global lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Mesir.
“Masalah bantuan kemanusiaan dan sebagainya adalah jangka pendek yang harus kita lakukan sekarang. Karena kita berkejaran dengan nyawa,” ujar Retno.
“Setelah itu, masih ada PR yang sangat besar yang harus terus kita garap, yaitu proses perdamaian untuk mencapai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” sambungnya.
Solusi dua negara yang dibicarakannya adalah berdasarkan parameter yang sudah disahkan dalam beberapa perjanjian internasional, namun sukar untuk terwujud hingga sekarang. Batas antara kedua negara masih menjadi sengketa dan negosiasi, namun sebagian besar didasarkan pada garis yang ditetapkan pada 1967.
Banyak negara lain yang juga menyerukan solusi tersebut, yang akan berujung pada Israel dan Palestina eksis secara berdampingan sebagai dua negara terpisah.
“Yang jangka pendek kita atasi adalah masalah kemanusiaan – bantuan kemanusiaan, gencatan senjata – tetapi akar masalahnya itu adalah yang jangka panjang. Bagaimana proses perdamaian dapat segera dimulai untuk mencapai solusi dua negara,” tuturnya.
NABIILA AZZAHRA A.
Pilihan Editor: Komandan Top dan 4 Pemimpin Brigade Al Qassam Hamas Tewas Melawan Israel
