Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pfizer Gugat Polandia Rp 23 Triliun

Reporter

image-gnews
Logo Pfizer. REUTERS/Carlo Allegri
Logo Pfizer. REUTERS/Carlo Allegri
Iklan

Pfizer Perusahaan farmasi raksasa asal Amerika Serikat melayangkan gugatan ke Pemerintah Polandia atas kelebihan order vaksis virus corona, di mana kontrak pembelian besar-besaran dilakuan di bawah kerangka Uni Eropa. Pfizer menuntut pembayaran untuk 60 juta dosis vaksin virus corona yang tidak digunakan Warsawa.

Kasus ini dilayangkan ke pengadilan di Ibu Kota Brussels pada pekan ini, di mana Pfizer menuntut uang pembayaran sebesar USD1.5 miliar (Rp 23 triliun) untuk vaksin virus corona yang ditolak Pemerintah Polandia setelah negara itu menghentikan pengirimanan vaksin virus corona pada April 2019. Warsawa dipaksa melakukan pembelian vaksin virus corona di bawah kontrak kontroversial yang ditanda-tangani Komisi Eropa dengan Pfizer pada 2021 atas nama negara-negara anggota Uni Eropa.

Organisasi terbesar di benua biru itu memesan 1.1 miliar dosis vaksin virus corona di bawah kontrak kontroversial tersebut karena membebani negara-negara anggota Uni Eropa yang kelebihan vaksin virus corona.  Jaksa penuntut di Uni Eropa mengumumkan agar dilakukan sebuah investigasi terkait proses pengadaan di tengah tuduhan korupsi dan transaksi rahasia.   

Pemerintah Polandia mempertanyakan peran Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen yang mengunci kesepakatan bisnis ini. Von der Leyen mengakui melakukan komunikasi secara pribadi dengan CEO Pfizer Albert Bourla selama berminggu-minggu negosiasi kontrak dilakukan. Hanya saja, pada tahun lalu rekam jejak komunikasi tersebut, hilang.   

Jika tidak ada aral melintang, sidang pertama gugatan Pfizer dijadwalkan pada 6 Desember 2023. Pfizer sebelumnya pada awal 2023 sudah memberikan kelonggaran waktu pada Uni Eropa untuk merampungkan pembelian minimum vaksin virus corona di bawah kontrak yang mengikat. Pfizer pun berkeras untuk menerima pembayaran penuh untuk dosis-dosis vaksin virus corona yang dijanjikan Uni Eropa. Polandia menolak menanda-tangani sebuah kesepakatan yang direvisi Uni Eropa dengan Pfizer.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Kesehatan Polandia Katarzyna Sojka mengatakan dalam wawancara dengan TVN24 pada Rabu, 22 November 2023, kalau ada harapan untuk mencari jalan keluar atas gugatan Pfizer lewat cara yang positif. Dia meyakinkan Warsawa tidak sendirian dalam kasus ini karena negara-negara Uni Eropa akan menghadapi gugatan serupa.

Sumber: RT.com

Pilihan Editor: Dino Patti Djalal Dapat Penghargaan Menteri Luar Negeri Jepang

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

3 jam lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.


Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

21 jam lalu

Orang-orang bekerja untuk memindahkan jenazah warga Palestina yang terbunuh selama serangan militer Israel dan dimakamkan di rumah sakit Nasser, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Khan Younis di selatan Jalur Gaza, 21 April 2024. REUTERS/  Ramadhan Abed
Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan


Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

22 jam lalu

Mykola Solsky. wikipedia.org
Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar


BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

1 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.


PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

3 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) menerima berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Belum Menyerah Gugat ke PTUN Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU Sebut Sudah Tak Ada Celah Hukum

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun meminta KPU untuk menunda penetapan hasil Pilpres 2024 sembari menunggu hasil gugatan PTUN, KPU menolak


Besok Putusan Sengketa Pilpres, Sejumlah Hakim MK Ini Dulu Tolak Aturan Batas Usai Capres-Cawapres Diubah

6 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Besok Putusan Sengketa Pilpres, Sejumlah Hakim MK Ini Dulu Tolak Aturan Batas Usai Capres-Cawapres Diubah

Empat hakim MK menolak perubahan aturan batas usai capres-cawapres. Siapa saja mereka?


Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

8 hari lalu

Iran: Sanksi Dicabut atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir
Dimulai Hampir Setengah Abad Lalu, Ini 4 Fakta di Balik Sanksi Terhadap Iran

Sanksi ekonomi Iran telah dimulai hampir setengah abad lalu.


Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

8 hari lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi. Kepresidenan Iran/WANA via REUTERS
Uni Eropa Ajukan Perluasan Embargo terhadap Iran Setelah Serang Israel, Ini Riwayat Negara Barat Embargo Iran

Sepanjang sejarah, Iran telah menjadi sasaran berbagai sanksi internasional atau embargo dari beberapa negara, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Pengakuan terhadap Palestina, Apakah Perjuangan Spanyol akan Berhasil?

9 hari lalu

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. REUTERS/Andrew Kelly
Pengakuan terhadap Palestina, Apakah Perjuangan Spanyol akan Berhasil?

Spanyol, Irlandia, Malta dan Slovenia diperkirakan mengambil langkah tersebut mengakui Palestina sebagai negara dalam waktu dekat.


Uni Eropa Bersiap Tambahkan Sanksi untuk Iran

10 hari lalu

Josep Borrell, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni. Sumber: Reuters
Uni Eropa Bersiap Tambahkan Sanksi untuk Iran

Josep Borrell mengatakan Uni Eropa akan bersiap untuk menambahkan sanksi terhadap Iran atas serangannya yang menyasar Israel.