TEMPO.CO, Jakarta - Serikat pekerja besar di India telah meminta pemerintah untuk membatalkan perjanjian dengan Israel tentang tenaga kerja. Dalam perjanjian itu diatur tentang puluhan ribu pekerja India yang akan menggantikan pekerja konstruksi Palestina. Sejak perang Israel Hamas di Gaza dimulai, banyak pekerja Palestina yang diputus kontraknya.
Pernyataan tersebut, dirilis atas nama Pusat Serikat Buruh India (CITU), Kongres Serikat Buruh Seluruh India (AITUC), Kongres Serikat Buruh Nasional India (INTUC), Hind Mazdoor Sabha (HMS) yang berafiliasi dengan BJP, dan beberapa warga India lainnya. Organisasi itu menyerukan gerakan serikat buruh India untuk menunjukkan solidaritas terhadap pekerja Palestina dengan menolak menggantikan mereka.
“Tidak ada yang lebih tidak bermoral dan membawa bencana bagi India selain ekspor pekerja ke Israel,” kata kelompok itu dalam surat terbuka yang dirilis pada 9 November. “Bahwa India bahkan mempertimbangkan untuk mengekspor pekerja menunjukkan cara India melakukan dehumanisasi dan mengkomodifikasi pekerja India.
“Langkah seperti itu merupakan keterlibatan India dalam perang genosida Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina dan tentu saja akan berdampak buruk bagi pekerja India di seluruh wilayah.”
Pengumuman ini muncul setelah Israel mencabut izin kerja pekerja Palestina setelah serangan 7 Oktober 2023. Pernyataan tersebut menyusul permintaan sektor konstruksi Israel kepada pemerintah India untuk mengizinkan perusahaan mempekerjakan hingga 100.000 pekerja dari India untuk menggantikan 90.000 warga Palestina yang kehilangan izin kerja, menurut laporan Voice of America.
Dalam kunjungannya ke New Delhi pada bulan Mei, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen menandatangani perjanjian dengan mitranya dari India, Subrahmanyam Jaishankar, untuk membawa sekitar 42.000 pekerja India ke Israel. Sebanyak 34.000 orang akan dialokasikan di sektor konstruksi dan 8.000 untuk perawatan lansia.
Pada Oktober, India abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB untuk resolusi yang menyerukan “gencatan senjata kemanusiaan” segera dan berkelanjutan. India juga abstain dari resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan penyelidikan atas dugaan kejahatan yang dilakukan selama operasi militer brutal Israel selama 11 hari di Jalur Gaza pada Mei 2021.
MIDDLE EAST EYE
Pilihan Editor: Profil Khalid Bin Walid, Sahabat Nabi yang Namanya Diabadikan jadi Masjid yang Dibom di Gaza
