TEMPO.CO, Jakarta -Ratusan ribu pengunjuk rasa diperkirakan akan bergabung dalam unjuk rasa pro-Palestina di London pada hari Sabtu, unjuk rasa yang dikritik oleh Perdana Menteri Rishi Sunak karena dianggap tidak sopan di tengah kekhawatiran bahwa hal itu dapat memicu kekerasan pada hari peringatan untuk veteran perang.
Pawai Nasional untuk Palestina adalah yang keempat yang diadakan di ibu kota Inggris sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, namun para menteri mengatakan pawai tersebut harus dibatalkan karena bertepatan dengan Hari Gencatan Senjata, yang menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama, dan peringatan bagi mereka yang tewas dalam aksi militer.
Polisi mengatakan mereka akan mengerahkan hampir 2.000 petugas yang bertugas, dan berjanji untuk menindak segala kekacauan yang disebabkan oleh mereka yang terlibat dalam demonstrasi atau protes balasan dari kelompok sayap kanan dan veteran oposisi.
“Saya yakin jika kelompok-kelompok ini bertemu, akan terjadi kekacauan yang serius,” kata Wakil Asisten Komisaris Laurence Taylor, petugas yang bertanggung jawab.
Operasi kepolisian akhir pekan ini sangat besar,” katanya kepada wartawan, seraya mengatakan bahwa hal itu akan “menantang dan menegangkan”.
Baca Juga:
Ada dukungan dan simpati yang kuat terhadap Israel dari pemerintah Barat, termasuk Inggris, dan banyak warga negara atas serangan Hamas. Namun tanggapan Israel juga memicu kemarahan, dengan adanya protes mingguan di London yang menuntut gencatan senjata.
Penyelenggara Kampanye Solidaritas Palestina mengatakan unjuk rasa Sabtu ini akan menghindari tugu peringatan perang Cenotaph di dekat kantor Sunak di Downing Street, dan akan berakhir di kedutaan AS sekitar dua mil jauhnya.
Polisi mengatakan mereka akan memberlakukan zona eksklusi di sekitar area yang terkait dengan acara peringatan tersebut, sementara penjagaan polisi 24 jam yang belum pernah terjadi sebelumnya di Cenotaph telah diberlakukan sejak Kamis.
“Kami kemungkinan saja menggelar salah satu unjuk rasa terbesar dalam sejarah politik Inggris, tapi saya yakin ratusan ribu orang akan hadir,” Ben Jamal, Direktur PCS, mengatakan kepada Reuters.
“Politisi hanya bisa mengabaikan opini publik dalam jangka waktu yang lama.”
