TEMPO.CO, Jakarta - Perselisihan antara pemerintah Inggris dan Kepolisian London kian tajam dalam demonstrasi mendukung Palestina pada akhir pekan ini. Perdana Menteri Rishi Sunak menuduh perwira polisi terlalu lunak terhadap kelompok sayap kiri.
Rencana unjuk rasa di London di Hari Gencatan Senjata pada Sabtu, 11 November 2023, telah memicu pertikaian antara pemerintah dan polisi. Perdana Menteri Rishi Sunak mengatakan ia akan meminta pertanggungjawaban pasukan atas segala masalah setelah polisi mengatakan tidak ada cukup alasan untuk melarang unjuk rasa itu.
London telah menjadi tempat terjadinya demonstrasi terbesar di Eropa sejak kelompok militan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Puluhan ribu pengunjuk rasa berkumpul setiap akhir pekan untuk menuntut diakhirinya pemboman balasan Israel di Gaza.
Polisi mengatakan mereka memperkirakan akan terjadi demonstrasi besar-besaran pada hari Sabtu, 11 November 2023 yang bertepatan dengan peringatan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Namun tidak ada rencana untuk melakukan protes pada 12 November, ketika acara resmi Remembrance Sunday diadakan di pusat kota London.
Sunak menyebut unjuk rasa tersebut tidak sopan. Namun Komisaris Polisi Mark Rowley, mengatakan bahwa larangan apa pun memerlukan informasi intelijen mengenai ancaman kekacauan yang serius. Larangan semacam itu belum diterapkan selama satu dekade.
Menteri Dalam Negeri Suella Braverman menyebut demonstrasi tersebut sebagai "pawai kebencian". Menulis di The Times pada hari Kamis, dia mengatakan bahwa hal itu merupakan "penegasan keunggulan kelompok tertentu terutama kelompok Islam" dan unjuk kekuatan.
“Sayangnya, ada persepsi bahwa perwira polisi senior lebih difavoritkan jika menyangkut pengunjuk rasa,” tulisnya. “Selama masa COVID, mengapa para penentang lockdown tidak diberikan izin oleh polisi ketertiban umum, namun demonstran Black Lives Matters tetap diperbolehkan, diizinkan untuk melanggar peraturan dan bahkan disambut dengan petugas yang berlutut?”
Braverman, yang dipandang sebagai calon pemimpin Partai Konservatif yang berkuasa di masa depan, mengatakan meskipun kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah tradisi yang sudah lama dianut di Inggris, ada “perdebatan” mengenai apakah demonstrasi terlalu menyinggung sehingga harus dilarang.
Neil Basu, mantan perwira senior di Met Police London, mengatakan kritik politik dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pengunjuk rasa tandingan. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan risiko kekerasan.
“Agak ironis bahwa semua retorika mengenai demonstrasi ini mungkin justru meningkatkan kasus intelijen, sehingga dilarang,” katanya kepada Radio LBC.
Hampir 200 orang telah ditangkap sejak serangan 7 Oktober karena kejahatan rasial di Inggris, termasuk pelanggaran antisemit dan Islamofobia, serta pelanggaran ketertiban umum.
REUTERS
Pilihan Editor: Blinken Cemas dengan Hubungan Militer Rusia-Korea Utara yang Makin Erat
