TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengecam bantuan militer Amerika Serikat ke Ukraina pada Senin, 2 Oktober 2023. Ia menyatakan bahwa bantuan Amerika Serikat itu tidak rasional.
Lopez Obrador terus mengkritik perang Ukraina dan mendesak Washington untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya guna membantu negara-negara Amerika Latin. Ia telah lama meminta Amerika Serikat untuk mencurahkan lebih banyak dana untuk membantu pembangunan ekonomi di Amerika Tengah dan Karibia guna mengurangi tekanan migrasi.
Selama konferensi pers hariannya, Lopez Obrador mengkritik Kongres AS karena tidak memberikan dana untuk wilayah tersebut. Ia merujuk pada perselisihan minggu lalu mengenai rancangan undang-undang pendanaan sementara yang menghapuskan bantuan lebih lanjut untuk Ukraina.
“Saya baru saja melihat bagaimana sekarang mereka tidak mengizinkan bantuan untuk perang di Ukraina,” katanya. "Tetapi seberapa besar dana yang mereka peruntukkan untuk perang Ukraina? 30 hingga 50 miliar dolar untuk perang tersebut. Ini adalah hal yang paling tidak rasional yang bisa Anda dapatkan dan merugikan."
“Jadi mereka harus mengubah strategi mereka dan belajar menghormati. Ini bukan waktunya untuk mengabaikan otoritas Meksiko,” ujar Lopez Obrador menambahkan.
Kedutaan Besar Ukraina di Meksiko menolak berkomentar. Departemen Luar Negeri AS tidak segera membalas permintaan komentar.
Lopez Obrador yang beraliran kiri berusaha menjaga netralitas Meksiko dalam perang Rusia Ukraina. Ia mengkritik bantuan militer Barat untuk Kyiv. Ia juga mengusulkan perundingan damai untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.
Dua minggu yang lalu ia membela kehadiran unit militer Rusia dalam parade akhir pekan yang menandai hari kemerdekaan Meksiko. Kehadiran Rusia menyusul kritik tajam bahwa Meksiko telah memberikan landasan bagi pasukan yang menginvasi Ukraina. Meskipun demikian, pemerintahannya mendukung beberapa resolusi utama PBB yang mengkritik peran Rusia dalam konflik tersebut.
REUTERS
Pilihan Editor: PM Australia Galang Dukungan untuk Referendum Masyarakat Adat
