TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat pada Jumat, 23 September 2023, mengumumkan akan menyumbang sebesar USD 65 juta (Rp 998 miliar) untuk kepolisian Haiti, seraya mendesak PBB agar mengerahkan misi keamanan multinasional demi mengatasi masalah kekerasan geng kriminal di negara itu.
Pada sebuah pertemuan di New York untuk mengatasi situasi keamanan di Haiti, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan misi yang akan dipimpin oleh Kenya tersebut dapat dikerahkan dalam beberapa bulan.
“Kita benar-benar tidak bisa membuang-buang waktu,” kata Blinken.
Sebelumnya padda tahun lalu, Haiti sempat meminta bantuan untuk melawan geng-geng kriminal yang sebagian besar telah menguasai ibu kota Port-au-Prince. Sejumlah diplomat menyebut sebuah draf resolusi yang mengatur pengerahan polisi multinasional di Haiti sedang digodok oleh Amerika Serikat, dan pemungutan suara dilakukan secepatnya pekan depan.
Blinken mengatakan bantuan dana sebesar USD 65 juta itu, akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas Kepolisian Haiti dalam memberantas geng-geng kekerasan di Haiti. Amerika Serikat juga tidak akan menerbitkan visa mantan pejabat dan petahanan Haiti yang dikatakan melanggengkan kekerasan di Haiti.
Sebelumnya Presiden Kenya, William Ruto, dalam Sidang Majelis Umum PBB pada Kamis, 21 September 2023, mendesak Dewan Keamanan PBB agar secara resmi mendukung misi bantuan untuk Haiti, yang akan dipimpin Kenya.
“Kita tidak boleh meninggalkan Haiti,” kata Ruto.
Banyak negara masih ragu dalam memberikan dukungan kepada pemerintahan Perdana Menteri Ariel Henry, yang menjabat sebagai orang nomor satu di Haiti tanpa melalui proses pemilu. Haiti sudah tidak memiliki perwakilan terpilih sejak Januari 2023.
Perdana Menteri Henry meminta bantuan negara-negara untuk memperkuat Kepolisian nasional Haiti agar bisa benar-benar mengatasi segala tantangan yang dihadapi.
Awal pekan ini, pemimpin geng paling berkuasa di Haiti, Jimmy “Barbecue” Cherizier, menyerukan agar medlakukan kudeta pada Perdana Menteri Henry menggunakan senjata. Dia pun mendesak warga Haiti agar turun ke jalan melawan pemerintah yang tidak dipilih.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah laporan bulan lalu kalau penggunaan kekuatan yang kuat melalui pengerahan Kepolisian multinasional dan penggunaan aset militer diperlukan untuk memulihkan hukum dan ketertiban di Haiti dan melucuti senjata geng.
REUTERS
Pilihan Editor: Sengketa Kanal, Republik Dominika Ancam Tutup Perbatasan dengan Haiti
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
