Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden El Salvador Terus Perangi Mafia dan Geng Meski Dikritik HAM PBB, Ini Profil Nayib Bukele

image-gnews
Presiden El Salvador, Nayib Bukele, berswafoto di Sidang Umum PBB pada Kamis, 26 September 2019. Reuters/Twitter
Presiden El Salvador, Nayib Bukele, berswafoto di Sidang Umum PBB pada Kamis, 26 September 2019. Reuters/Twitter
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden El Salvador Nayib Bukele membanggakan keberhasilannya memberantas mafia atau geng di negaranya dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Selasa, 19 September 2023.

Maret lalu, dia dikritik dan aksinya dikecam oleh divisi Hak Asasi Manusia atau HAM PBB. Nayib Bukele mengatakan, jika El Salvador mendengarkan kritik dari luar, termasuk dari PBB, negara kecil di Amerika Tengah itu akan kembali menjadi ibu kota pembunuhan dunia.

“Hari ini, saya datang untuk memberi tahu Anda bahwa perdebatan itu telah berakhir,” kata Nayib Bukele.

Memberantas geng di negaranya, menurutnya adalah keputusan tepat yang telah diambil olehnya. Kini El Salvador diklaim bukan lagi ibu kota kematian dunia. Dia juga membanggakan bagaimana dirinya membuat negaranya mencapai kondisi itu dalam waktu singkat.

“Saat ini kita adalah model keamanan dan tidak ada yang meragukannya. Ada hasilnya. Itu tidak dapat disangkal,” katanya.

Sebelumnya, lebih dari 72 ribu orang telah ditangkap berdasarkan keadaan darurat yang diperintahkan Bukele pada Maret 2022 setelah meningkatnya kekerasan geng. Kekuasaan khusus yang diberikan Kongres kepada Bukele menangguhkan beberapa hak dasar, seperti akses terhadap pengacara dan alasan penangkapan seseorang.

Kritikus mengatakan bahwa tidak ada proses hukum yang adil, dan ribuan orang yang tidak bersalah menjadi korban serangan keamanan. Lebih dari 7 ribu orang ditangkap namun dibebaskan karena kurangnya bukti adanya hubungan geng. Ini membuktikan operasi itu digelar serampangan.

PBB bidang hak asasi manusia menyatakan keprihatinan atas tindakan keras yang telah berlangsung selama setahun itu. PBB juga mencatat pelanggaran hak asasi manusia terjadi secara meluas, ribuan penangkapan yang tidak berdasar, dan puluhan kematian dalam tahanan gara-gara operasi.

Profil Nayib Bukele

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Nayib Bukele atau Nayib Armando Bukele Ortez lahir pada 24 Juli 1981. Ia adalah putra dari insinyur kimia dan pengusaha Armando Bukele Kattán dan Olga Ortez. Ayahnya berasal dari Palestina dan dia memiliki saudara laki-laki, Yamil. Nayib memulai kariernya sebagai pengusaha, bekerja bersama ayahnya sejak usia muda. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjalankan perusahaan yang sukses.

Kemudian, dia mulai belajar hukum di Central American University José Simeón Cañas; Namun, dia tidak lulus, karena dia memutuskan untuk melanjutkan bisnis keluarganya. Sebelum terjun ke dunia politik, ia adalah seorang pengusaha ternama. Nayib adalah pemilik salah satu distributor Yamaha di El Salvador dan direktur perusahaan periklanan Obermet.

Dia terjun ke dunia politik sebagai anggota Front Farabundo Martí untuk Pembebasan Nasional (FMLN). Dia telah menjalin kontak dengan partai tersebut sejak usia muda. Tetapi baru pada 2011 dia menawarkan dirinya sebagai calon Wali Kota Nuevo Cuscatlán dan terpilih setahun setelahnya. Bukele dengan cepat mendapatkan pengakuan atas ide-ide sayap kirinya dan kedekatannya dengan generasi muda.

Hanya satu bulan setelah berakhirnya pemerintahannya, dia terpilih kembali, kali ini menjadi Wali Kota San Salvador. Ia sukses memerintah mulai 1 Mei 2015 hingga 30 April 2018. Pada 10 Oktober 2017, ia dikeluarkan dari FMLN. Sejak itu, dia menjadi salah satu kritikus partai yang paling aktif.

Setelah masa jabatannya berakhir, ia memulai kampanyenya untuk menjadi presiden dengan partai Gran Alianza por la Unidad Nacional atau GANA dan dengan Félix Ulloa sebagai pasangannya. Pada pemilu presiden 3 Februari 2019, Nayib keluar sebagai pemenang dengan perolehan total 1.434.856 suara atau 53 persen pemilih, melawan calon ARENA, Carlos Calleja. Kemenangannya mengakhiri lebih dari 30 tahun bipartisan dalam pemerintahan.

Pada April 2020, Nayib menarik perhatian negara dan komunitas internasional karena kebijakannya memerintahkan penutupan penjara yang memiliki anggota geng. Hal ini menyusul gelombang kekerasan yang menewaskan 77 orang di negaranya. Tindakan tersebut tak mendapatkan perhatian dunia karena krisis akibat Covid-19. Padahal kebijakan Nayib itu melanggar hak-hak dasar narapidana.

Karena alasan ini, banyak kritikus yang menentang pemerintahannya. Otoritarianisme dan penggunaan angkatan bersenjata yang berlebihan telah mengkhawatirkan semua sektor di negara ini dan komunitas internasional. Terbaru, dia membanggakan keberhasilannya memberantas mafia atau geng di negaranya dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada Selasa, 19 September 2023.

Pilihan Editor: Presiden Nayob Bukele Kerahkan 10 Ribu Tentara untuk Tangani Kekerasan Geng di El Salvador

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pertama Kali, Palestina Duduk di Antara Negara Anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB

3 hari lalu

Pengamat Tetap untuk Palestina, Riyad H. Mansour. Reuters
Pertama Kali, Palestina Duduk di Antara Negara Anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB

Palestina duduk di antara negara-negara anggota Majelis Umum PBB dalam sidang pada Selasa, sebuah hak baru yang diberikan meski bukan negara anggota


PBB akan Voting untuk Mendorong Berakhirnya Pendudukan Israel di Palestina

4 hari lalu

Sebuah layar memperlihatkan hasil pemungutan suara selama pemungutan suara Majelis Umum PBB mengenai rancangan resolusi yang mengakui Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh PBB, di New York City, AS, 10 Mei 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
PBB akan Voting untuk Mendorong Berakhirnya Pendudukan Israel di Palestina

Kelompok Arab, Organisasi Kerjasama Islam dan Gerakan Non-Blok meminta Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara pada 18 September 2024


Presiden Brasil Pecat Menteri HAM yang Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual

6 hari lalu

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dan Menteri Hak Asasi Manusia Silvio Almeida memberikan isyarat selama peluncuran Program Hidup Tanpa Batas, serangkaian tindakan untuk martabat dan promosi hak-hak penyandang disabilitas, di Istana Planalto di Brasilia, Brasil, 23 November 2023. REUTERS
Presiden Brasil Pecat Menteri HAM yang Dituduh Melakukan Pelecehan Seksual

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva memecat menteri HAM, Silvio Almeida, menyusul tuduhan pelecehan seksual


Profil Moon Jae In, Eks Presiden Korea yang Jadi Tersangka Karena Carikan Jabatan untuk Menantu

11 hari lalu

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjabat tangan di desa gencatan senjata Panmunjom di dalam zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, Korea Selatan, 27 April 2018. [Kolam/Kolam Pers KTT Korea via Reuters]
Profil Moon Jae In, Eks Presiden Korea yang Jadi Tersangka Karena Carikan Jabatan untuk Menantu

Eks Presiden Korea Selatan Moon Jae In ditetapkan sebagai tersangka karena mencarikan menantunya jabatan.


Presiden Iran Sebut Negaranya Butuh Investasi Asing Lebih dari US$100 Miliar

13 hari lalu

Masoud Pezeshkian. Majid Asgaripour/WANA
Presiden Iran Sebut Negaranya Butuh Investasi Asing Lebih dari US$100 Miliar

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan pada Sabtu bahwa negaranya memerlukan investasi asing sebesar US$100 miliar


Kemenkumham Desak Adanya Regulasi Soal Penahanan Ijazah oleh Perusahaan

33 hari lalu

Ilustrasi ijazah. TEMPO/Subekti
Kemenkumham Desak Adanya Regulasi Soal Penahanan Ijazah oleh Perusahaan

Selama ini tidak ada regulasi yang mengatur penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Dianggap membatasi hak asasi pekerja.


MK Thailand Bubarkan Partai Move Forward, APHR: Serangan terhadap Demokrasi!

38 hari lalu

Mantan pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat berpose setelah wawancara dengan Reuters di Bangkok, Thailand pada 25 Juli 2024. REUTERS/Patipat Janthong
MK Thailand Bubarkan Partai Move Forward, APHR: Serangan terhadap Demokrasi!

ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mengecam keputusan Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan Partai Move Forward


Ukraina Tuding Pasukan Rusia Membunuh dan Mutilasi Tawanan Perang

41 hari lalu

Tahanan perang Ukraina berkumpul setelah pertukaran tahanan, di tengah perang Rusia-Ukraina, di lokasi yang tidak diketahui di Ukraina, yang dirilis 11 Juni 2023. Di pihak Rusia, 94 tentaranya juga dapat pulang ke negaranya setelah menjalani pertukaran tawanan perang. Markas Besar Koordinasi untuk Perlakuan Tahanan Perang via REUTERS
Ukraina Tuding Pasukan Rusia Membunuh dan Mutilasi Tawanan Perang

Ukraina menudiang pasukan Rusia membunuh dan memutilasi seorang tawanan perang Ukraina


Menlu Retno Sebut Pemajuan HAM Jadi Kunci Masa Depan ASEAN

51 hari lalu

Menlu Retno Marsudi bersiap memimpin jalannya Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama China di Jakarta, Kamis 13 Juli 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Menlu Retno Sebut Pemajuan HAM Jadi Kunci Masa Depan ASEAN

Menlu Retno menyerukan perlunya ASEAN melakukan pemajuan HAM baik di dalam kawasan maupun secara global.


Palestina Desak Dunia dan PBB Tekan Israel Hentikan Pendudukan

56 hari lalu

Para delegasi menghadiri keputusan mengenai permintaan Afrika Selatan untuk memerintahkan penghentian serangan Israel di Rafah di Gaza sebagai bagian dari kasus yang lebih besar yang diajukan ke pengadilan yang bermarkas di Den Haag oleh Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida, di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Belanda 24 Mei 2024. REUTERS/Johanna Geron
Palestina Desak Dunia dan PBB Tekan Israel Hentikan Pendudukan

Palestina mendesak semua negara dan PBB untuk meninjau ulang hubungannya dengan Israel setelah putusan Mahkamah Internasional (ICJ)