TEMPO.CO, Jakarta - Mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra bisa dibebaskan bersyarat paling cepat akhir Februari, setelah hukuman penjara delapan tahun diringankan menjadi satu tahun setelah kembali dari pengasingan, kata seorang pejabat senior lembaga pemasyarakatan, Senin, 18 September 2023.
Politisi paling terkenal di Thailand ini melakukan kepulangan yang dramatis bulan lalu, 15 tahun setelah ia mengasingkan diri, setelah digulingkan melalui kudeta militer pada 2006. Saat berada di luar negeri, Thaksin dinyatakan bersalah secara in absentia dalam tiga kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan dan penyimpangan.
Kepulangannya dia ke Thailand bertepatan dengan munculnya sekutunya Srettha Thavisin sebagai perdana menteri baru negara itu, setelah berbulan-bulan ketidakpastian setelah pemilu pada bulan Mei yang mengakibatkan kekalahan partai pro-militer yang berkuasa.
Partai-partai yang bersekutu dengan Thaksin telah memenangkan setiap pemilu sejak tahun 2001 hingga pemilu tahun ini ketika Pheu Thai, partai yang didukung oleh keluarganya, berada di urutan kedua.
Miliarder telekomunikasi ini, yang kepribadiannya blak-blakan dan kebijakan populisnya menarik perhatian masyarakat miskin Thailand, bentrok dengan elite uang lama dan militer royalis, yang juga menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya pada 2014.
Ada spekulasi bahwa Thaksin mencapai kesepakatan dengan musuh lamanya, setelah partai pro-militer memberikan dukungan kepada kandidat Pheu Thai, Srettha, untuk membentuk pemerintahan baru.
Thaksin dan Srettha menyangkal hal ini.
Pada malam pertamanya di Thailand, Thaksin dipindahkan ke rumah sakit polisi karena nyeri dada dan tekanan darah tinggi dan saat ini dirawat.
Beberapa hari kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun menjadi satu tahun, namun ia bisa dibebaskan lebih cepat.
“Setelah menjalani hukuman enam bulan, Thaksin akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi tahanan yang berusia lebih dari 70 tahun atau mereka yang sakit,” kata Wakil Direktur Jenderal Departemen Pemasyarakatan Sitthi Sutivong kepada Reuters.
Departemen pemasyarakatan melakukan penilaian untuk setiap kasus dan tidak ada proses permohonan pembebasan bersyarat dalam kasus-kasus ini, katanya.
Perawatan mantan perdana menteri di rumah sakit adalah kebijaksanaan profesional medis dan tidak memiliki batasan waktu, tambah Sitthi.
REUTERS
Pilihan Editor: Tiga Pemadam Kebakaran Tewas Padamkan Kebakaran Hutan di Turki, Dua Korban Warga Kirgistan
