TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Kevin McCarthy dari Partai Republik pada Selasa meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat.
McCarthy mengatakan pada konferensi pers bahwa penyelidikan DPR yang dipimpin Partai Republik telah menemukan “tuduhan serius dan kredibel” terhadap keluarga Biden yang “melukiskan gambaran budaya korupsi.”
“Saya mengarahkan komite DPR kami untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden,” kata McCarthy, dilansir Reuters. “Kami akan pergi ke mana pun bukti membawa kami.”
Partai Republik, yang kini hanya menguasai DPR, menuduh Biden mengambil keuntungan saat ia menjabat sebagai wakil presiden dari 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden, meskipun mereka belum memberikan bukti yang kuat.
McCarthy mengatakan anggota parlemen di beberapa komite akan mulai mengumpulkan bukti kemungkinan pelanggaran keuangan.
Seorang mantan rekan bisnis Hunter Biden mengatakan pada sidang DPR bahwa putra Joe Biden menjual "ilusi" akses terhadap kekuasaan ketika ayahnya menjadi wakil presiden, menurut transkrip yang dirilis bulan lalu.
McCarthy dilaporkan tunduk pada tekanan dari kubu garis keras Partai Republik yang mengancam akan memecatnya, jika dia tidak meningkatkan penyelidikan Partai Republik terhadap urusan bisnis keluarga presiden.
Banyak pihak di Partai Republik yang marah ketika DPR, yang saat itu dikuasai oleh Partai Demokrat, dua kali memakzulkan Presiden Partai Republik Donald Trump, pada 2019 dan 2021. Kndati demikian, Trump dibebaskan kedua kali di Senat.
Itu menjadi sebuah langkah yang pasti akan semakin memecah belah anggota parlemen saat mereka berjuang untuk meloloskan undang-undang guna menghindari penutupan pemerintah.
Dalam kesempatan terpisah, Gedung Putih mengatakan tidak ada dasar untuk penyelidikan dan Biden mengejek Partai Republik atas kemungkinan pemakzulan.
Partai Demokrat menyebut upaya pemakzulan Partai Republik sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari kesengsaraan hukum Trump, yang menghadapi empat dakwaan pidana terpisah saat mencalonkan diri sebagai calon dari partainya untuk menghadapi Biden dalam pemilu presiden AS 2024.
Trump telah menekan Partai Republik untuk mencoba memecat Biden dari jabatannya. Beberapa anggota Partai Republik sayap kanan mengatakan mereka tidak akan menyetujui rancangan undang-undang belanja negara yang harus disahkan, kecuali McCarthy menyetujui penyelidikan pemakzulan.
Konstitusi AS memberi wewenang kepada Kongres untuk memakzulkan pejabat federal termasuk presiden atas tuduhan pengkhianatan, penyuapan, dan “kejahatan berat serta pelanggaran ringan lainnya.”
Seorang presiden dapat diberhentikan dari jabatannya jika DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan dengan suara mayoritas sederhana dan Senat memberikan suara dengan mayoritas dua pertiga untuk menjatuhkan hukuman setelah mengadakan persidangan.
Meski demikian, upaya pemakzulan Biden kemungkinan besar tidak akan berhasil. Bahkan jika DPR yang dikuasai Partai Republik melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan Biden – sebuah prospek yang tidak pasti, mengingat selisih suara partai tersebut yang tipis yaitu 222 berbanding 212 – maka hampir pasti akan gagal di Senat yang dikuasai Partai Demokrat.
