TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan Prancis Gabriel Attal, Selasa, 5 September 2023, mengatakan bahwa ia mendukung uji coba seragam sekolah atau aturan berpakaian di tengah perdebatan mengenai larangan abaya, jubah longgar dan panjang yang dikenakan sebagian perempuan Muslim, di sekolah-sekolah negeri.
Seragam tidak diwajibkan di sekolah-sekolah Prancis sejak 1968 tetapi sering menjadi agenda politik, yang didorong oleh politisi konservatif dan sayap kanan.
Attal, yang mengumumkan larangan abaya awal pekan ini, mengatakan kepada BFM TV bahwa dia akan memberikan jadwal pada musim gugur untuk melakukan uji coba seragam dengan sekolah mana pun yang setuju untuk berpartisipasi.
“Saya rasa seragam sekolah bukanlah solusi ajaib yang menyelesaikan semua masalah terkait pelecehan, kesenjangan sosial, atau sekularisme,” ujarnya. Namun dia menambahkan: “Kita harus melalui eksperimen, mencoba berbagai hal” untuk mendorong perdebatan, katanya.
Prancis telah memberlakukan larangan simbol-simbol agama di sekolah-sekolah negeri sejak 2004 untuk menegakkan sekularisme ketat yang dikenal sebagai "laicite". Ini merupakan topik yang sensitif dan sering memicu ketegangan politik di negara tersebut.
Bagi sebagian orang, mengenakan seragam berarti kesetaraan dan menghapus perbedaan status sosial dan kekayaan. Bagi yang lain, soal seragam adalah perdebatan yang tidak diperlukan dan mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih serius seperti disiplin dan pelecehan.
Pada Januari 2023, istri Presiden Prancis, Brigitte Macron, mengatakan kepada surat kabar Le Parisien dalam sebuah wawancara bahwa seragam sekolah "menghapus perbedaan, kita menghemat waktu - memakan waktu untuk memilih cara berpakaian di pagi hari - dan uang - dibandingkan dengan baju-baju bermerek."
Dia ingat pernah mengenakan seragam selama 15 tahun, rok biru tua dan sweater saat masih mahasiswa, dan mengatakan kepada surat kabar bahwa dia menerimanya dengan baik.
“Jadi saya lebih memilih memakai seragam sekolah, tapi dengan pakaian yang sederhana dan tidak membosankan.”
REUTERS
Pilihan Editor: Jokowi: ASEAN Butuh Usaha 'Extraordinary' untuk Implementasikan Konsensus Myanmar
