TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari separuh warga Australia akan menolak dimasukkannya panel penasihat Masyarakat Adat ke dalam konstitusi, demikian hasil jajak pendapat yang diumumkan Senin, 4 September 2023. Pemerintahan Partai Buruh sedang berjuang meningkatkan dukungan terhadap proposal penting tersebut menjelang pemungutan suara dalam waktu sekitar enam minggu.
Jajak pendapat terbaru yang dilakukan untuk surat kabar The Australian menunjukkan dukungan terhadap "Suara kepada Parlemen", yaitu sebuah komite Masyarakat Adat yang memberikan nasihat kepada Parlemen mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka, terus menurun dengan hanya 38% pemilih yang berniat mendukungnya, sementara sekitar 53% akan menentangnya.
Australia menghadapi kampanye selama enam minggu sebelum pemungutan suara dalam referendum pada 14 Oktober 2023, ketika mereka ditanya apakah mereka mendukung perubahan konstitusi untuk membentuk komite Masyarakat Adat untuk memberikan nasihat kepada parlemen federal.
Referendum memerlukan suara mayoritas nasional serta suara mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian untuk mengubah konstitusi. Sejak kemerdekaan Australia pada 1901, hanya delapan dari 44 usulan perubahan konstitusi yang disetujui.
Pemerintahan Partai Buruh yang beraliran kiri-tengah berada di bawah tekanan untuk memperbaiki pesan-pesannya di tengah terus menurunnya dukungan terhadap referendum dalam jajak pendapat.
Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan peringkat dukungan terhadap PM Anthony Albanese, yang telah mempertaruhkan modal politiknya dalam referendum tersebut, jatuh ke wilayah negatif untuk pertama kalinya sejak ia menjadi perdana menteri negara itu tahun lalu.
Berdasarkan pilihan dua partai, Partai Buruh masih menikmati keunggulan sebesar 53-47%, meskipun angka tersebut turun dari 55-45% pada jajak pendapat sebelumnya. Dukungan terhadap koalisi oposisi konservatif meningkat ke level tertinggi sejak pemilu Mei 2022, membawa Partai Buruh unggul 37% hingga 35% pada suara utama.
Selama akhir pekan, pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan dia akan mengadakan referendum kedua mengenai pengakuan masyarakat adat jika referendum Voice gagal tetapi tidak akan mendukung badan yang diabadikan secara konstitusional, sehingga menuai kritik dari kelompok pendukung Voice.
“Dia sudah merencanakan sekuelnya sambil melakukan segala yang dia bisa untuk menyabotase film aslinya,” kata Albanese kepada media lokal.
REUTERS
Pilihan Editor Afrika Selatan Bantah Tudingan Dubes AS Soal Kiriman Senjata ke Rusia
