TEMPO.CO, Jakarta - KTT BRICS, yang mencakup Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan di Johannesburg pada 22-24 Agustus 2023, menghasilkan sejumlah kesepakatan yang salah satunya adalah perluasan keanggotaan.
Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab, diundang untuk bergabung ke blok tersebut. Banyak negara disebut-sebut menunjukkan minatnya untuk masuk BRICS dan wacana Indonesia bergabung terus berkembang jelang pertemuan puncak. Kehadiran Presiden RI Joko Widodo ke KTT BRICS menguatkan spekulasi tersebut.
Jokowi belum sampaikan ketertarikan
Namun, setelah pengumuman enam negara baru yang diundang menjadi anggota BRICS, di hari yang sama pada Kamis, 24 Agustus, Jokowi menyatakan Indonesia belum menyampaikan '‘expression of interest’.
"Kita ingin mengkaji, mengkalkulasi terlebih dahulu. Kita tidak ingin tergesa-gesa,” katanya saat berada di Johannesburg dalam keterangan pers.
Pengamat: belum ada urgensi Indonesia gabung BRICS
Para pengamat juga menilai belum ada urgensi bagi Indonesia baik secara ekonomi dan politik untuk bergabung ke dalam kelompok minilateral BRICS, yang memperluas keanggotaannya baru-baru ini. Namun kehadiran RI di forum yang digelar pada pekan lalu di Afrika Selatan itu penting untuk memperingatkan Amerika Serikat.
Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi, Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), menilai memang perlu dikaji lebih jauh jikalau Indonesia serius mempertimbangan untuk bergabung BRICS atau tidak.
“Saat ini, saya pikir tidak ada keuntungan dan urgensi (bagi Indonesia) masuk BRICS,” katanya dalam pengarahan media di Jakarta pada Senin, 28 Agustus 2023.
BRICS merupakan rumah bagi 40 persen populasi dunia dan seperempat produk domestik bruto (PDB) dunia. Namun, Yose Rizal menyoroti jika Indonesia ingin bergabung dengan blok itu, pertimbangannya tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi sebab performa negara-negara anggotanya belum cukup baik, kecuali Cina dan India.
Menurut Yose Rizal, persaingan geopolitik di antara negara-negara anggota seperti Cina dan India, perlu diperhatikan. New Delhi tidak ingin BRICS menjadi juru bicara bagi Beijing.
