TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia telah membangun dasar dalam menyelesaikan krisis Myanmar selama menjalankan mandat sebagai ketua ASEAN. RI dianggap sudah terlibat secara intensif dan komprehensif dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk upaya damai.
Retno mengatakan, sebagai presiden Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara selama 9 bulan, Indonesia telah meluncurkan upaya senyap untuk membuat terobosan menyelesaikan krisis ini. Sekitar 145 pertemuan dengan semua pihak mencakup junta militer, Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG, dan kelompok-kelompok etnis, telah dilakukan Indonesia – termasuk yang dihadiri menteri luar negeri sendiri secara tatap muka.
“Konflik ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam hampir satu tahun. Tapi at least, dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai dibangun,” kata Retno saat wawancara khusus dengan Tempo di kantornya yang berada di Jakarta Pusat pada Selasa, 29 Agustus 2023.
“Mudah-mudahan, upaya RI akan diteruskan oleh Laos (yang akan menjabat Ketua ASEAN tahun depan). Akan sayang kalau tidak diteruskan karena tidak mudah mempertemukan satu stakeholder dengan stakeholder lain,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Myanmar telah dilanda kekerasan dan kekacauan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021. Tatmadaw, militer di negara itu, melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk pemerintahan di pengasingan, NUG. Yang lainnya bergabung dengan kelompok perlawanan bersenjata di seluruh negeri, yang bersekutu dengan NUG dan beberapa tentara etnis minoritas dalam melawan junta.
Junta terus melakukan serangan terhadap lawan-lawannya. Blok Asia Tenggara, sejak akhir 2021 melarang militer menghadiri pertemuan tingkat tinggi sampai terlihat ada kemajuan berarti dalam menyelesaikan krisis.
Langkah Indonesia untuk mengajak semua pemain kunci dalam konflik Myanmar memang merupakan upaya pertama yang dilakukan ASEAN. Indonesia terus mendorong penerapan kesepakatan damai yang dikenal sebagai five point of consensus, yang disepakati oleh jenderal tertinggi Myanmar dengan blok tersebut dua tahun lalu.
Tempo belum bisa mencapai junta militer dan para kelompok etnis di Myanmar untuk berkomentar soal perkembangan terkini di negara itu. Sementara surat elektronik yang dikirim ke tim komunikasi presiden NUG seputar keketuaan Indonesia di ASEAN dan isu Myanmar belum segera dibalas.
