TEMPO.CO, Jakarta - Partai Pheu Thai di Thailand akan berusaha membentuk pemerintahan baru dengan beberapa pesaing terbesarnya dalam pemungutan suara parlemen pada Selasa, 22 Agustus 2023, bertepatan dengan janji kepulangan pemimpin partai Thaksin Shinawatra yang buron selama 17 tahun dalam pengasingan.
Thailand berada di bawah pemerintahan sementara sejak Maret dan parlemen barunya mengalami kebuntuan selama berminggu-minggu setelah pemenang pemilu yang anti-kemapanan, Partai Move Forward, dihalangi oleh anggota parlemen konservatif, sehingga membuat Pheu Thai yang populis harus memimpin upaya baru.
Pemenang lima pemilu selama dua dekade terakhir, Pheu Thai, raksasa politik yang didirikan oleh keluarga miliarder Shinawatra, telah menyetujui aliansi yang kontroversial termasuk dua partai yang didukung oleh militer yang menggulingkan dua pemerintahannya melalui kudeta pada 2006 dan 2014.
Majelis rendah dan Senat yang ditunjuk militer harus memutuskan pada Selasa apakah akan mendukung pencalonan perdana menteri Srettha Thavisin, seorang taipan real estate yang terjun ke dunia politik beberapa bulan lalu.
Srettha, Senin, mengatakan bahwa Pheu Thai telah gagal mendapatkan mayoritas yang mereka targetkan, sehingga satu-satunya peluang mereka untuk memerintah adalah bermitra dengan beberapa saingan yang telah mereka janjikan untuk tidak bekerja sama.
“Hal-hal yang dikatakan selama pemilu adalah satu hal. Tapi kami tidak benar-benar mendapat dukungan, jadi kami harus mengingkarinya,” kata Srettha, yang membutuhkan dukungan lebih dari separuh anggota legislatif.
"Kami tidak membohongi rakyat, tapi kami harus realistis."
