Harus Bebas Tanpa Syarat
Banyak pemerintah menyerukan pembebasan tanpa syarat Suu Kyi dan ribuan tahanan politik lainnya. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan Inggris, telah menargetkan militer negara Asia Tenggara itu dengan sanksi.
Aris mengatakan sanksi itu harus "lebih keras" dan lebih efektif untuk menutup celah, terutama di bidang-bidang seperti pasokan senjata.
Aris, yang tinggal di London barat, mengatakan dia bekerja dengan Pemerintah Persatuan Nasional atau NUG yang dibentuk oleh pendukung Suu Kyi dan penentang militer lainnya untuk membawa lebih banyak kesadaran terhadap situasi tersebut.
Pada akhirnya, katanya, dialog adalah kuncinya. "Tapi saya tidak melihat bahwa ini benar-benar akan menghasilkan dialog apapun," katanya tentang pengampunan sebagian Suu Kyi. "Lagi pula tidak di masa mendatang."
Kekacauan yang melanda Myanmar
Myanmar berada dalam kekacauan sejak awal 2021. Tatmadaw atau militer Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Suu Kyi dan menindak penentang pemerintahan militer. Ribuan orang dipenjara atau dibunuh.
Suu Kyi telah memenangkan pemilu 2015, yang diadakan sebagai bagian dari reformasi militer tentatif. Partainya menang lagi pada 2020, sebelum militer mengeluhkan kecurangan pemilu.
Peraih Nobel berusia 78 tahun, yang ditahan selama kudeta, menyangkal semua tuduhan yang didakwakan kepadanya. Beberapa dakwaan mulai dari penghasutan dan penipuan pemilu hingga korupsi. Suu Kyi telah mengajukan banding.
Terbaru, Junta Myanmar secara resmi menunda pemilu pada Agustus tahun ini. Semula, pemilu itu dijanjikannya setelah kudeta 2021. Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan pada Senin, 31 Juli 2023, dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara, kemudian memutuskan memperpanjang keadaan darurat enam bulan lagi.
Tatmadaw atau militer Myanmar telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus 2023 setelah menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Namun mereka berdalih, kekerasan yang sedang berlangsung sebagai alasan untuk menunda pemungutan suara.
DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Alasan Junta Militer Myanmar Tunda Pemilu, Begini Respons Indonesia dan AS
