TEMPO.CO, Jakarta - Langkah India untuk melonggarkan peraturan pengawasan kawasan hutan dengan memodifikasi undang-undang tahun 1980 memicu protes dari para aktivis lingkungan yang khawatir perubahan tersebut akan menyebabkan aktivitas komersial yang tidak terkendali dan pembangunan infrastruktur di kawasan hijau.
Undang-undang lama ditujukan untuk membatasi degradasi lahan hutan dengan meminta izin pemerintah federal sebelum kegiatan non-kehutanan dilakukan, atau sebelum lahan di kawasan tersebut disewakan kepada entitas swasta untuk tujuan komersial apa pun.
India mengatakan undang-undang baru itu merupakan tonggak sejarah dalam "peningkatan produktivitas hutan".
Tidak diperlukan izin pemerintah federal untuk beberapa area hijau yang akan digunakan untuk fasilitas ekowisata, seperti membangun kebun binatang milik pemerintah. Pemerintah akan memiliki kekuatan untuk mengizinkan survei seismik tanpa pengawasan, yang dikhawatirkan para aktivis akan mengarah pada eksploitasi komersial.
Terlepas dari kekhawatiran para aktivis dan pemimpin oposisi, undang-undang tersebut disetujui oleh panel parlemen India beranggotakan 31 orang, yang dipimpin oleh seorang anggota parlemen dari partai Perdana Menteri Narendra Modi, meskipun lima anggota parlemen berbeda pendapat. Kedua gedung parlemen tersebut telah mengesahkan undang-undang tersebut dalam beberapa hari terakhir dan selanjutnya akan diserahkan kepada presiden untuk disetujui.
Namun, para aktivis terus menyuarakan keprihatinan, bahkan ada yang menjajaki tantangan hukum.
“Ada cukup bukti perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia di sekitar kita. Dalam skenario seperti itu, berinvestasi dalam melindungi hutan kita daripada membuat pengalihan hutan lebih mudah seharusnya menjadi pilihan yang masuk akal,” kata Bahar Dutt, seorang ahli konservasi yang berbasis di New Delhi.
Pemerintah India menyatakan, perubahan undang-undang diperlukan untuk mempercepat proyek strategis dan terkait keamanan dan juga memenuhi "aspirasi mata pencaharian masyarakat lokal."
Pemerintah mengatakan tidak ada pengecualian menyeluruh dalam undang-undang tersebut dan itu akan membantu komunitas lokal terhubung dengan "arus utama pembangunan."
Dalam beberapa minggu terakhir, pengunjuk rasa termasuk anak-anak, kelompok suku dan aktivis telah mengorganisir demonstrasi diam-diam di banyak negara bagian, beberapa berdiri di hutan memegang poster bertuliskan undang-undang akan "menghancurkan habitat satwa liar".
Penentang mengatakan undang-undang baru India juga akan mengubah cara mendefinisikan hutan, sehingga akan berlaku untuk zona hijau yang lebih sedikit, menyebabkan sekitar 20-28% dari tutupan hutan yang ada kehilangan perlindungan peraturan.
"Undang-undang ini rentan terhadap tantangan hukum karena perubahan yang diperkenalkan melemahkan perlindungan yang ada," kata Debadityo Sinha, yang memimpin tim Iklim & Ekosistem di think tank Vidhi Center for Legal Policy yang berbasis di Delhi.
Bhupender Yadav, menteri lingkungan hidup, hutan dan perubahan iklim India, mengatakan kepada parlemen pada hari Rabu bahwa undang-undang tersebut perlu diubah karena sulit bagi pemerintah bahkan untuk membangun toilet di dalam sekolah yang dilindungi oleh kawasan hutan.
Undang-undang baru itu juga akan memudahkan pemerintah India membangun proyek-proyek strategis "untuk kepentingan nasional dan keamanan nasional" dalam jarak 100 km (62 mil) dari perbatasan internasional, terutama di pusat keanekaragaman hayati di timur laut India.
Perubahan seperti itu, kata para kritikus, dapat menyebabkan pembangunan berlebihan di hotspot wisata murni Kashmir dan hutan berbukit lainnya di negara bagian Himalaya.
“Ini tidak hanya memengaruhi ekologi di wilayah Himalaya dan timur laut, tetapi juga mata pencaharian masyarakat yang tinggal di pinggiran,” tulis Jairam Ramesh, mantan menteri lingkungan India dan anggota partai oposisi Kongres, dalam sebuah postingan pada hari Rabu.
REUTERS
Pilihan Editor Pembukaan 'Barbie' di Jepang Dirusak Kontroversi Tagar 'Barbenheimer'
