Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gagal Bentuk Pemerintahan, Partai Pemenang Pemilu Thailand Keluar dari Aliansi

image-gnews
Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Partai Move Forward, pemenang pemilu Thailand, tidak lagi menjadi bagian dari koalisi delapan partai yang ingin membentuk pemerintahan setelah pemilihan umum Mei. 

Salah satu pemimpin partai di aliansi tersebut, Chaowarit Khajohnpongkira memastikan ini. "Pheu Thai menelepon kami untuk memberi tahu kami bahwa delapan partai tidak lagi mencakup Forward," kata Ketua partai Palang Sakom Mai itu kepada Reuters, dilansir pada Rabu, 2 Agustus 2023.

Partai Move Forward memimpin upaya membentuk aliansi setelah pemilihan 14 Mei 2023. Mereka dua kali berusaha untuk mendorong pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, dipilih sebagai perdana menteri oleh parlemen.

Usaha Pita untuk jadi perdana menteri diblokir oleh lawan konservatif dan Senat majelis tinggi yang ditunjuk militer. Juru bicara Move Forward mengatakan partai akan berkomentar setelah anggota parlemennya bertemu pada Rabu.

Perekonomian terbesar kedua di Asia Tenggara itu berada dalam ketidakpastian politik sejak Partai Move Forward yang progresif muncul sebagai partai terbesar pemenang pemilu, diikuti oleh partai populis Pheu Thai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua parlemen Thailand akhir bulan lalu menunda pemungutan suara oleh dua majelis legislatif untuk perdana menteri berikutnya.

Di bawah konstitusi rancangan militer, perdana menteri berikutnya harus mendapatkan lebih dari setengah suara di badan legislatif, yang mencakup 249 anggota yang ditunjuk junta setelah merebut kekuasaan pada 2014. Mereka memihak partai konservatif.

Pilihan Editor: Ditolak Ombudsman dan Pendukung Pita, Pemilihan PM Thailand Ditunda

REUTERS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Partai Buruh Pasang Target Lolos ke Parlemen pada Pemilu 2029

7 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan pidatonya dalam peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh di Istora, kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Partai Buruh menyatakan dukungan kepada presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Partai Buruh Pasang Target Lolos ke Parlemen pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis partainya bisa lolos ke parlemen pada Pemilu 2029.


Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

2 hari lalu

Ilustrasi TPPO. Shutterstock
Sindikat TPPO di Myanmar Minta Tebusan Rp 550 Juta ke Keluarga Korban di Sukabumi

Sejumlah warga Kabupaten Sukabumi menjadi korban TPPO dan disekap di Myanmar. Mereka dijanjikan bekerja di bisnis kripto di Thailand.


Perdana Menteri Yordania Mundur dari Jabatan Beberapa Hari Setelah Terpilih

2 hari lalu

Perdana Menteri Yordania Bisher al-Khasawneh. REUTERS/Mohamed Azakir
Perdana Menteri Yordania Mundur dari Jabatan Beberapa Hari Setelah Terpilih

PM Yordania mundur dari jabatannya hanya beberapa hari setelah diambil sumpah.


Soal Artis Maju Pilkada 2024, Akademikus: Popularitas Saja Belum Cukup Jadi Modal Politik

3 hari lalu

ilustrasi pilkada
Soal Artis Maju Pilkada 2024, Akademikus: Popularitas Saja Belum Cukup Jadi Modal Politik

Pengamat menilai banyaknya artis yang jadi calon kepala daerah pada Pilkada 2024 membuktikan parpol gagal mencetak kader berkualitas.


Junta Myanmar Mohon Bantuan Asing untuk Atasi Banjir Mematikan

4 hari lalu

Lebih dari 18 ribu orang di Myanmar meninggalkan rumah mereka dan setidaknya satu kampung di rendam banjir hingga membuat warga kocar-kacir. Sumber: elevenmyanmar.com
Junta Myanmar Mohon Bantuan Asing untuk Atasi Banjir Mematikan

Pemimpin junta Myanmar mengajukan permintaan bantuan asing yang jarang terjadi, untuk mengatasi banjir mematikan.


Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

4 hari lalu

Anies Baswedan menghadiri forum bersama mahasiswa dalam tajuk Anies Baswedan Kembali ke Jogja yang digelar di Pendopo Wisma Kagama, kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada Senin 9 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

Pengamat menjelaskan sejumlah tantangan bagi Anies Baswedan dalam mendirikan partai politik.


Erapol Indonesia Sebut Kabinet Zaken Prabowo Sekadar Gimik

4 hari lalu

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati jumlah kementerian di kabinet tak dibatasi.
Erapol Indonesia Sebut Kabinet Zaken Prabowo Sekadar Gimik

Wacana kabinet zaken oleh Prabowo bertentangan dengan realita politik di lapangan.


Warga Semarang Diduga Korban TPPO Dipekerjakan 18 Jam Sehari Jadi Online Scammer di Myanmar

7 hari lalu

Keluarga korban dugaan tindak pidana perdagangan orang bersama pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Semarang setelah melapor di Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Selasa, 11 September 2024.Foto: dokumentasi LBH Semarang
Warga Semarang Diduga Korban TPPO Dipekerjakan 18 Jam Sehari Jadi Online Scammer di Myanmar

Korban TPPO di Myanmar telah melapor ke Polda Jawa Tengah.


Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

7 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kiri) dan Saan Mustopa (kanan) saat memimpin rapat dengar pendapat soal perubahan PKPU no. 8 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah bersama yang telah disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pilkada. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

Sejumlah hal perihal pelaksanaan Pemilu 2024 disorot anggota Komisi II DPR.


10 Destinasi Wisata Paling Padat di Dunia, 3 Ada di Thailand

9 hari lalu

Turis menikmati pantai selama satu jam kunjungan, yang hanya diperbolehkan memasuki air setinggi lutut, di Teluk Maya di Taman Nasional Pulau Phi Phi, di Pulau Phi Phi Leh, provinsi Krabi, Thailand, 24 Februari 2023. REUTERS/Jorge Silva
10 Destinasi Wisata Paling Padat di Dunia, 3 Ada di Thailand

Di toga destinasi wisata Thailand ini, perbandingan wisatawan dengan penduduk lokal mencapai lebih dari seratus untuk setiap penduduk.